Demonstrasi Bergulir, Publik Geram dengan Tunjangan Fantastis DPR di Tengah Kinerja yang Diragukan

photo author
- Selasa, 26 Agustus 2025 | 18:00 WIB
Potret demontrasi yang terjadi (Tangkap layar youtube Kompas TV)
Potret demontrasi yang terjadi (Tangkap layar youtube Kompas TV)

 

bisnisbandung.com - Gelombang demonstrasi mahasiswa dan masyarakat di depan Gedung DPR RI semakin menguat, menyoroti ketidakpuasan terhadap kinerja anggota dewan yang dinilai tidak sebanding dengan fasilitas yang mereka kantongi.

Di tengah kondisi ekonomi sulit, isu tunjangan fantastis DPR menjadi pemicu utama kemarahan publik.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menilai aksi massa ini sebagai cerminan krisis politik akibat menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap wakil rakyat.

Baca Juga: Petaka NKRI: Amien Rais Bongkar Kekacauan Para Pemimpin, Jokowi Pemicunya

“Ya, pertama tentu demonstrasi hari ini harus dimaknai sebagai bagian dari krisis politik, di mana warga itu sudah mulai tidak percaya kepada anggota dewan yang selama ini dianggap sebagai lembaga dan sosok yang mampu menerjemahkan keinginan masyarakat,” ujarnya dilansir dari youtube Kompas TV.

Menurutnya, di tengah maraknya pemutusan hubungan kerja, sulitnya lapangan pekerjaan, serta meningkatnya biaya hidup, kabar mengenai berbagai tunjangan DPR justru memperlebar jurang ketidakpercayaan publik.

Salah satu sorotan terbesar adalah tunjangan sewa rumah yang mencapai Rp50 juta per anggota DPR. Adi Prayitno menilai persoalan ini sebenarnya bisa diminimalisasi jika sejak awal ada komunikasi publik yang transparan.

Baca Juga: Bubarkan DPR? Adi Prayitno Sebut Ini Bentuk Kemarahan Publik

Minimnya penjelasan kepada masyarakat membuat informasi tunjangan tersebut dipersepsikan negatif dan memicu gelombang penolakan.

Lebih jauh, ia menekankan bahwa akar persoalan terletak pada komunikasi politik yang tidak sensitif terhadap kondisi masyarakat.

Ketika rakyat menghadapi kesulitan ekonomi, muncul informasi tambahan mengenai tunjangan bahan bakar, beras, hingga perumahan.

Fakta bahwa semua itu bersumber dari pajak rakyat memperkuat resistensi publik terhadap kebijakan DPR.

Selain itu, pernyataan sejumlah anggota dewan yang membela nominal tunjangan justru memperkeruh suasana.

Baca Juga: Kunjungan Dedi Mulyadi Bongkar Fakta Mengejutkan soal Orang Tua Balita Raya asal Sukabumi

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Durotul Hikmah

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X