Alih-alih meredakan kemarahan, pembelaan tersebut dianggap memperlihatkan ketidakpekaan terhadap penderitaan rakyat.
Adi Prayitno juga mengingatkan bahwa publik tidak hanya memperhatikan angka tunjangan, tetapi juga menilai sejauh mana kinerja DPR benar-benar mewakili kepentingan rakyat.
Menurutnya, resistensi masyarakat akan terus tumbuh apabila fasilitas yang diterima anggota dewan tidak diimbangi dengan produktivitas dan hasil kerja nyata.
“Anggota dewan sebenarnya dapat apa pun sih oke, enggak soal. Tapi kan publik juga mentracking apa sih yang dilakukan, kok segini amat angka soal tunjangan dan gajinya,” pungkasnya.***
Baca Juga: Biaya Politik Selangit, Korupsi Tak Terhindarkan? Ikrar Nusa Bhakti Beber Fakta Mengejutkan
Artikel Terkait
DPR Hidup Bergelimang Fasilitas, Rudi S Kamri: Rakyat Tersungkur!
Celios Nilai Tunjangan DPR Irasional di Tengah Kondisi Ekonomi Rakyat
Ekonom Sarankan Hapus Sistem Tunjangan DPR untuk Ciptakan Keadilan dan Efisiensi Anggaran
Ramai di Media Sosial Minta DPR Dibubarkan! Pengamat Politik: Ini Bentuk Kekecewaan Masyarakat
Bubarkan DPR? Adi Prayitno Sebut Ini Bentuk Kemarahan Publik