Bisnisbandung.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi angkat bicara soal sejumlah kepala daerah yang mulai kembali memperbolehkan kegiatan study tour di sekolah-sekolah.
Dedi Mulyadi menegaskan bahwa pelibatan siswa dalam kegiatan wisata yang dibungkus dalih edukasi justru sarat eksploitasi.
Dalam unggahan video di instagramnya, Dedi Mulyadi menyebut bahwa menjadikan anak sekolah sebagai objek peningkatan kunjungan wisata adalah tindakan tak punya dasar akademis dan moral.
Baca Juga: ARSITEK DI BALIK TIRAI: Pendiri Sekolah Elit Dunia dan Misi Tersembunyi Mereka
"Pendidikan itu harus terbebas dari nilai-nilai eksploitasi. Anak sekolah bukan objek ekonomi, bukan komoditas," tegas Dedi Mulyadi.
Dedi Mulyadi menyayangkan sejumlah bupati dan wali kota di Jawa Barat yang tergesa-gesa membuka kembali keran study tour.
Meski sebelumnya telah ada larangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Menurutnya keinginan untuk mendongkrak pariwisata daerah seharusnya tidak boleh menunggangi siswa.
"Saya melarang siswa jadi objek jual beli LKS, seragam, buku, apalagi jadi alat mendongkrak kunjungan wisata. Itu bentuk eksploitasi," katanya.
Dedi Mulyadi menilai langkah paling tepat untuk meningkatkan sektor wisata adalah dengan menata ulang wilayah secara serius.
Menurutnya jika sebuah kota ingin menarik wisatawan maka yang harus dilakukan bukan menggiring anak sekolah untuk berwisata.
Tapi fokus pada: Kebersihan dan estetika kota, Penghapusan bangunan kumuh, Menjaga kebersihan sungai, Pelestarian bangunan bersejarah (heritage).
Tak hanya itu ia juga menyinggung soal pungutan liar yang kerap terjadi di destinasi wisata mulai dari parkir liar, calo tiket, hingga sistem tiket ganda di satu tempat yang sama.
Baca Juga: Sekolah Rahasia Para Penguasa: Tempat Elit Dididik untuk Menguasai Dunia!
Artikel Terkait
Ancaman PHK di Sektor Wisata Makin Nyata, Awalil Rizky: Pemerintah Harus Beri Solusi Cepat!
Amien Rais Sebut 10 Tahun Jokowi adalah Politik Pengkhianatan Nasional!
Angka Kemiskinan BPS Diragukan, Bank Dunia Sebut Bisa Capai 68%! Ekonom: Metode BPS Perlu Direvisi
Bantahan Tegas Suhadi: Jokowi Tak Pernah Incar Gibran Jadi Capres 2029 Lewat PSI
IKN Telan Triliunan Rupiah, Pengamat ekonomi: Moratorium Jadi Solusi atau Bom Waktu APBN?
OJK Harus Bertindak! Ekonom: Gerakan Gagal Bayar Pinjol Bisa Rusak Industri Fintech