Rakyat Harus Diganti? Ini Klarifikasi Pedas Gubernur Dedi Mulyadi

Bisnisbandung.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi buka suara terkait pernyataannya yang sempat menuai salah tafsir soal "rakyat yang harus diganti".

Dedi Mulyadi menegaskan bahwa maksud dari ucapannya adalah perlunya perubahan pola hidup dan karakter masyarakat agar sejalan dengan efisiensi yang dilakukan pemerintah.

Dalam sebuah acara bersama Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Dedi Mulyadi awalnya menyoroti tantangan negara dalam membiayai program-program gratis seperti sekolah, rumah sakit, hingga puskesmas.

Baca Juga: Saat Rasa Malas Melanda, Apa Yang Harus Dilakukan?

Namun menurutnya program tersebut kerap tidak dibarengi dengan perubahan perilaku masyarakat.

Dikutip dari instagramnya, Dedi Mulyadi menjelaskan "Negara sudah keluar biaya besar untuk pendidikan gratis."

"Tapi di sisi lain, anak-anak masih jajan Rp30 ribu sampai Rp40 ribu per hari. Ini tidak efisien," ujar Dedi Mulyadi.

Ia menilai jika negara sudah berupaya memberikan layanan gratis maka semestinya masyarakat juga mengubah pola konsumsi menjadi lebih hemat dan bijak.

Terutama dalam membelanjakan uang untuk kebutuhan sekunder.

Baca Juga: Mengenal Lontar Merapi Merbabu, Karya Sastra Dari Jawa

"Kalau sekolah sudah gratis, orang tua harus arahkan uang jajannya jadi investasi masa depan. Bukan malah boros jajan, beliin motor, handphone, padahal belum waktunya," lanjutnya.

Pernyataan Dedi Mulyadi soal "rakyat yang harus diganti" sempat dikritik karena dianggap menyudutkan masyarakat.

Namun Dedi Mulyadi meluruskan bahwa yang ia maksud bukan mengganti rakyat secara harfiah.

Melainkan mengganti karakter dan kebiasaan hidup yang konsumtif menjadi lebih efisien.

Baca Juga: Kuasa Hukum Tokoh Media Senior Datangi Minta Perkara Pemalsuan Dokumen Jual Beli Tanah Mendapat Perhatian Khusus