Stop Rapat di Hotel! Kata Dedi Mulyadi Lebih Baik Anggaran Difokuskan ke Masalah Publik

Bisnisbandung.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa pemerintah provinsi tetap komitmen menjalankan efisiensi anggaran.

Termasuk menolak kebijakan rapat di hotel bagi aparat pemerintah daerah.

Dedi Mulyadi menilai kebijakan tersebut tidak menyentuh substansi pelayanan publik.

Baca Juga: Singgung Jokowi, Politisi Demokrat: SBY Selesai Tanpa Post Power Syndrom

"Terkait diperbolehkannya kembali rapat di hotel saya tegaskan kita di Jawa Barat tetap rapat di kantor saja," kata Dedi Mulyadi dalam instagramnya.

Menurutnya kantor-kantor pemerintah saat ini sudah lebih dari cukup untuk menampung kegiatan rapat.

Bahkan keputusan-keputusan penting pun kata Dedi Mulyadi tidak harus menunggu forum formal seperti rapat besar.

"Seluruh keputusan bukan hanya diambil dalam rapat. Di ruang kerja masing-masing juga bisa selesai. Gedung DPR pun sudah tersedia untuk itu," lanjutnya.

Baca Juga: Politisi PSI: Jokowi Punya Kekuatan Politik Sayang Kalau Tidak Dimanfaatkan

Dedi Mulyadi menyoroti pentingnya efisiensi agar dana publik bisa dialihkan ke sektor-sektor prioritas terutama kebutuhan dasar masyarakat.

Ia menyebut masih banyak persoalan yang belum terselesaikan di Jawa Barat.

Mulai dari hutang BPJS yang menumpuk hingga infrastruktur yang belum rampung.

"Utang BPJS kita masih lebih dari Rp360 miliar. Anak-anak masih butuh akses pendidikan hingga SMA, jaringan irigasi belum memadai, dan sanitasi lingkungan pun masih jadi PR," tegasnya.

Ia menambahkan bahwa efisiensi aparatur pemerintah adalah kunci untuk mengatasi berbagai problem publik.

Baca Juga: BPH Rancang Dua Syarikah untuk Haji 2026, Rachmat Tri Fahmi Tekankan Diplomasi dan Adaptasi