Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Sebut Program Militer untuk Pelajar Dedi Mulyadi Revolusioner tapi Butuh Regulasi Jelas

Bisnisbandung.com - Wakil Ketua DPRD Ono Surono menyoroti program baru Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Dedi Mulyadi menyasar siswa dengan perilaku menyimpang untuk dibina ala militer.

Menurut Ono program ini terbilang progresif bahkan bisa disebut revolusioner namun masih banyak hal yang belum jelas dan perlu dikaji lebih dalam.

Baca Juga: Apa Kabar Kasus Korupsi Bank BJB, Tersangka Belum Ditahan? Ini Kata Pakar Hukum Pidana Unpad

“Ini bisa dibilang revolusioner. Kalau berjalan ini bisa mengubah konstruksi aturan tentang pendidikan, HAM, dan perlindungan anak,” kata Ono dalam instagramnya.

Namun begitu Ono mengingatkan bahwa tidak ada satu pun undang-undang yang mengatur peserta didik berkebutuhan khusus untuk masuk ke sistem pembinaan militer.

Ia menyebut UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) sudah mengatur soal pendidikan khusus.

Termasuk untuk anak disabilitas dan yang berkategori tunalaras, anak dengan gangguan sosial dan emosional.

“Di UU itu sudah ada SLB, SMA Luar Biasa, SMK Luar Biasa. Di sana tenaga pendidiknya lengkap: guru, dokter, psikolog. Kalau mau ada pembinaan karakter, bisa saja tentara, polisi, atau jaksa diundang. Tapi bukan berarti dijadikan sistem utama,” tegas Ono.

Baca Juga: Standar Miskin Jadi Perdebatan, Fuad Bawazier Soroti Konsistensinya

Menurutnya DPRD Jawa Barat pun belum mengetahui secara detail program ini.

Bahkan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) yang seharusnya menjadi panduan visi-misi gubernur belum dibahas secara menyeluruh.

“Saya tanya ke Dinas Pendidikan tiga hari sebelum launching, belum ada penjelasan rinci. Tiba-tiba diluncurkan kita juga kaget. Anggarannya Rp6 miliar itu dari mana juga belum jelas,” ujarnya.

Ono juga mengkritisi Surat Edaran Gubernur yang menjadi dasar program.

Baca Juga: Tingkat Pengangguran Masih Jadi Masalah Klasik Jabar