Syarat Vasektomi untuk Bansos, DPRD Jabar: Dedi Mulyadi Melangkahi Kewenangan

Bisnisbandung.com - Wakil Ketua DPRD Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan Ono Surono mengkritik tajam gagasan kontroversial Dedi Mulyadi.

Dedi Mulyadi yang ingin menjadikan vasektomi sebagai syarat penerima bantuan sosial (bansos).

Ono menilai usulan tersebut telah melampaui kewenangan gubernur dan berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM).

Baca Juga: Indonesia Kalah di Teknologi, Konten Kreator Edukasi Sarankan Fokus pada Kekuatan Unik

"Melangkahi kewenangan beliau sebagai gubernur ya, kalau mau mengatur terkait dengan syarat-syarat bansos," kata Ono Surono dalam instagramnya.

Menurut Ono penyaluran bansos merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial.

Kalaupun ada bansos dari pemerintah provinsi seperti dalam rangka pengendalian inflasi atau penanggulangan kemiskinan ekstrem, kebijakan itu pun harus tetap sesuai aturan yang berlaku.

"Kalau dia ingin mengatur semuanya, ya tentunya akan melangkahi kewenangan," tegas Ono.

Baca Juga: Bukan Kemunduran, Ternyata Ini Alasan Transaksi di Jepang Kebanyakan Tunai

Tak hanya soal kewenangan, Ono juga menyoroti aspek etik dan agama dalam usulan vasektomi sebagai syarat bansos.

Ia mengingatkan bahwa metode kontrasepsi seperti vasektomi masih menjadi perdebatan di kalangan ulama dan hingga kini dinilai haram oleh sebagian besar pandangan keagamaan.

"Yang kedua ya, kenapa vasektomi? Ini kan salah satu jenis kontrasepsi yang selalu menjadi pembahasan para ulama dan sampai sekarang masih dikategorikan haram," jelasnya.

Lebih jauh Ono menekankan bahwa pemaksaan program Keluarga Berencana (KB) seperti vasektomi dapat dikategorikan pelanggaran HAM.

Ia mengingatkan bahwa tidak ada kepala daerah yang boleh membuat regulasi yang bertentangan dengan undang-undang nasional.

Baca Juga: Kini Dampaknya Terakumulasi, Mismatch Pendidikan Jadi Salah Satu Akar Masalah Pengangguran