Syarat Vasektomi untuk Bansos, DPRD Jabar: Dedi Mulyadi Melangkahi Kewenangan

photo author
- Senin, 5 Mei 2025 | 10:10 WIB
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan Ono Surono (dok instagram Ono Surono)
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan Ono Surono (dok instagram Ono Surono)

Ono menjelaskan "Gubernur tidak bisa memaksakan regulasi apapun apabila bertentangan dengan undang-undang."

"Kalau peserta KB pun dipaksakan maka akan melanggar hak asasi manusia dan pelakunya bisa dijerat pasal-pasal khusus terkait HAM," ujar Ono.

Gagasan Dedi Mulyadi tersebut memicu pro-kontra di masyarakat khususnya di kalangan aktivis HAM dan tokoh agama.***

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Alit Suwirya

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

Soal Kasus Resbob, Polisi Telusuri Dua Tersangka Lain

Rabu, 17 Desember 2025 | 20:00 WIB
X