Bisnisbandung.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi turun tangan mengusut dugaan pemotongan uang kompensasi sopir angkot.
Uang kompensasi yang diberikan kepada sopir angkot kawasan Puncak saat musim mudik Lebaran 2025.
Dalam sebuah pertemuan yang difasilitasi langsung oleh Dedi Mulyadi terungkap bahwa pelaku pemotongan bukan berasal dari Dinas Perhubungan (Dishub) melainkan dari koperasi bernama KKSU.
Baca Juga: Ady bersama putrinya merilis single Kesini Dekat-Dekat
Pertemuan tersebut mempertemukan Emen Hidayat sopir angkot yang sempat viral karena mengungkap praktik pemotongan dana dengan Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub Kabupaten Bogor Dadang Kosasih.
Video pertemuan itu diunggah Dedi Mulyadi melalui akun Instagram pribadinya.
"Pak Dadang itu tidak pernah menyuruh memotong atau menerima uang. Yang benar adalah KKSU," kata Emen di hadapan Dedi Mulyadi.
Emen menjelaskan bahwa uang kompensasi yang diberikan oleh Pemprov Jawa Barat kepada para sopir sempat dipotong sebesar Rp200 ribu oleh oknum dari KKSU.
Pemotongan ini terjadi saat penyerahan uang di basecamp seksi bukan saat acara simbolis di Polres Bogor yang dihadiri Dadang.
Baca Juga: Gercep, Pemerintah Bentuk Satgas Pemberantasan Premanisme
Dadang Kosasih pun membantah tudingan bahwa Dishub Kabupaten Bogor terlibat dalam pemotongan tersebut.
Ia menegaskan kehadirannya hanya sebatas menyaksikan penyerahan simbolis dan tidak terlibat dalam teknis distribusi uang.
"Benar saat penyerahan dari Baznas dan Bank BJB Peduli, Dishub Kabupaten Bogor tidak dilibatkan. Yang hadir hanya dari Dishub Provinsi," jelas Dadang.
Dedi Mulyadi memastikan, total uang yang sempat dipotong oleh KKSU sebesar Rp11,2 juta kini telah dikembalikan seluruhnya kepada para sopir.
Baca Juga: Indonesia Sedang Krisis? Ekonom UI: Masyarakat Bisa Baca Kondisi Ekonomi Lewat 3 Indikator Ini
Artikel Terkait
Airlangga Ungkap Arahan Prabowo Hadapi Tarif 32% Trump, Negosiasi Bukan Retaliasi!
Gandeng Petani dengan Teknologi, Prabowo Yakin Indonesia Jadi Lumbung Padi Dunia
Rocky Gerung Usul Dino Patti Djalal Jadi Duta Besar AS, Ini Alasannya!
Tokoh Hukum Kritik Keras Era Jokowi, Hukum Jadi Alat Kekuasaan Bukan Keadilan
Skandal Ridwan Kamil Perselingkuhan atau Rekayasa Politik? Analisis YouTuber
Jokowi Disetarakan dengan Presiden Kenya & Nigeria, Pengamat politik: Malu Saya sebagai Bangsa