2. Pekerja lokal yang terdampak akan diprioritaskan untuk mendapatkan pekerjaan di proyek-proyek pembangunan yang memiliki izin resmi.
3. Investor yang merasa dirugikan dapat mengajukan perundingan dengan pemerintah untuk mencari solusi terbaik tanpa melanggar aturan hukum.
Salah satu alasan utama pembongkaran adalah kekhawatiran terhadap dampak lingkungan.
Bangunan yang tidak berizin dinilai menyebabkan gangguan pada aliran air sungai, yang berpotensi meningkatkan risiko banjir di wilayah sekitar.
Baca Juga: Korupsi Besar-Besaran di Pertamina, Amien Rais Ungkap Kebobrokan Era Jokowi
Gubernur Dedi Mulyadi menegaskan bahwa proyek wisata harus memperhatikan aspek lingkungan agar tidak merugikan masyarakat dan ekosistem sekitarnya.
"Saya tidak mau ada rakyat yang sengsara karena keputusan pemerintah. Kita tetap tegakkan aturan tapi kita juga pikirkan solusi bagi mereka yang terdampak," tutup Dedi Mulyadi.***
Artikel Terkait
Dibongkar! Ini Penjelasan Pengelola Hibisc Fantasy Soal Dugaan Alih Fungsi Lahan
Viral! Istri Wali Kota Bekasi Pilih Hotel Saat Warga Kebanjiran, Akhirnya Minta Maaf
Tangis Dedi Mulyadi Pecah, Hutan yang Dijaga Kini Tinggal Kenangan
Viral Patung Penyu Rusak di Sukabumi, Gubernur Dedi Mulyadi Perintahkan Audit!
Ini Kutukan bagi Kita! Rocky Gerung: OCCRP Sebut Jokowi Pemimpin Terkorup
Indonesia Rungkad! Rudi S Kamri Bongkar KKN Ugal-ugalan