BISNIS BANDUNG - Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM Busyro Muqoddas menyebut, elite politik yang mengusulkan dan mendukung penundaan Pemilu 2024 bagai keledai politik. Para pengusul wacana itu tidak belajar dari masa lalu.
"Semakin vulgarnya sikap kekuasaan, vulgar sekali tidak ada rasa malu. Seperti keledai-keledai politik saja. Tidak belajar dari masa lalu," ujar Busyro dalam seminar daring bertajuk 'Demokrasi Konstitusional Dalam Ancaman', Rabu lalu.
Dikemukakan Busyro , masyarakat telah banyak belajar proses politik dari pemilu-pemilu sebelumnya. Karena itu, menurutnya, penting untuk tidak terjatuh pada kesalahan yang sama seperti masa Orde Baru ketika masa jabatan presiden bisa berulang tanpa batas.
"Jangan sampe kita gagal memahami pelajaran itu," ujarnya.
Tak hanya dianggap vulgar dan tidak belajar dari masa lalu, inisiator tunda Pemilu 2024 dianggap sebagai bagian dari oligarki politik dan ekonomi.
"Ini sekaligus menunjukkan bahwa oligarki kita oligarki yang berada dalam tekanan oligarki bisnis-bisnis gelap dan oligarki politik yang kumuh adat," ungkap Busyro.
Mantan komisioner KPK itu menilai para pengusul penundaan pemilu hanya menuruti nafsu dan syahwat politik. Menurutnya, gagasan itu hanya untuk melanggengkan kekuasaan elite partai politik dan pendukung pemerintah.
"Apa makna nafsu menunda pemilu, ini bisa saya sebutkan terjadinya krisis intuisi dan akal budi pemegang birokrasi di negeri ini, termasuk elite parpol," ujarnya.
Bukan ranah Luhut
Sejumlah politisi PDIP menyerang Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan soal wacana penundaan Pemilu 2024.
Bahkan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mempertanyakan niat Luhut menggulirkan wacana tersebut. Hasto menegaskan Presiden Joko Widodo telah menolak usulan perpanjangan masa jabatan presiden.
"Tidak boleh ada menteri yang punya pendapat yang berbeda. Presiden sudah berulang kali mengatakan sikapnya secara tegas dan pemerintah sudah sepakat pemilu tanggal 14 Februari 2024. Lalu, kenapa ada pembantu presiden yang membuat wacana yang tidak menyehatkan di dalam situasi politik nasional?" ujar Hasto melalui keterangan tertulis, Senin lalu.
Selanin itu , Hasto juga mempertanyakan kewenangan Luhut bicara soal penundaan pemilu. Menurut Hasto, pemilu ranah menteri dalam negeri serta menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan (Menko Polhukam).
Serangan juga dilancarkan Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Putri Mahkota Partai Banteng itu menyangsikan asal-usul data yang diungkap Luhut.
Puan mengatakan PDIP juga menghimpun big data soal pendapat rakyat soal pemilu. Menurutnya, data PDIP tidak menunjukkan keinginan rakyat menunda pemilu."Kalau di PDI Perjuangan, kami punya data sendiri dan tidak termaksud dengan data yang disampaikan (Luhut). Itu saja," tutur Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (15/3). Anggota DPR Fraksi PDIP Masinton Pasaribu juga mempermasalahkan klaim Luhut. Bahkan, Masinton membawa permasalahan tersebut ke Rapat Paripurna DPR.
Di hadapan seluruh fraksi, Masinton menyebut ada menteri yang memaksakan agenda pribadi untuk menunda pemilu. Dia meminta DPR turun tangan untuk mengawasi. "Suasananya ketika ada menteri coba dikte agendanya dan itu di luar ranahnya ini ada upaya pengangkangan terhadap demokrasi," tutur Masinton. (B-003) ***
