bisnisbandung.com - Ketegangan di Timur Tengah meningkat menyusul rencana pencaplokan wilayah Tepi Barat oleh Israel, termasuk permukiman Ma’ale Adumim.
Meski rancangan undang-undang aneksasi ditangguhkan akibat tekanan diplomatik dari Amerika Serikat, Perdana Menteri Benyamin Netanyahu tetap menunjukkan tekad melanjutkan agenda tersebut.
Guru Besar Hubungan Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menilai tekanan dari Amerika Serikat sangat serius.
Menurutnya, ancaman pengurangan dukungan hingga sanksi internasional menjadi peringatan nyata bagi pemerintah Israel.
Baca Juga: Polemik Meme Bahlil yang Dimaafkan, Ketika Kritik Kebijakan Dianggap Serangan Pribadi
“Berkali-kali pejabat di Amerika Serikat mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan Israel ini justru akan membahayakan posisi Israel, dan Amerika Serikat tidak akan memberikan dukungan; justru mereka akan menarik dukungan,” terangnya dilansir dari YouTube Kompas TV.
Keputusan Israel untuk mencaplok Tepi Barat dinilai berhadapan langsung dengan komunitas global, terutama karena sebagian besar negara telah mengakui Palestina sebagai negara.
“Tapi saya tidak yakin bahwa apa yang ia lakukan ini sepenuhnya akan didukung oleh rakyatnya. Karena rakyatnya sekarang dengan kebijakan-kebijakan Netanyahu, mereka merasa menghadapi berbagai macam kesulitan ketika mereka ada di luar negeri,” terusnya.
Baca Juga: Meme Bahlil Ramai di Media Sosial, Rocky Gerung: Memang Agak Konyol Soal Reputasi
Hikmahanto menekankan bahwa motif di balik langkah Netanyahu tidak hanya soal geopolitik, tetapi juga faktor politik domestik.
Ia menilai Perdana Menteri Israel ingin meraih kemenangan total dengan menegaskan klaim kedaulatan penuh atas wilayah yang disengketakan, sekaligus menekan konsep solusi dua negara.
Strategi ini dianggap sebagai upaya memperoleh dukungan domestik, meski berisiko memicu ketegangan internasional dan konflik lanjutan dengan Hamas.
Selain itu, Hikmahanto menyoroti tantangan implementasi gencatan senjata yang masih rapuh.
Baca Juga: Psikolog Forensik Nilai Kasus Ammar Zoni Cerminkan Kegagalan Negara Menangani Rehabilitasi