Bisnisbandung.com - Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, pada Sabtu, 15 Mei 2024, menyampaikan penolakannya terhadap solusi dua negara, sebuah konsep yang pertama kali diperkenalkan dalam Persetujuan Oslo dan mendapatkan dukungan luas dari komunitas internasional.
Dalam wawancaranya dengan jurnalis CNBC, Sara Eisen, Netanyahu mengungkapkan kekhawatirannya bahwa solusi tersebut justru akan menguntungkan kelompok perlawanan Palestina.
Menurut Netanyahu, Two state solution yang banyak dibicarakan itu akan menjadi hadiah terbesar bagi teroris. Ia mengklaim bahwa 80% warga Palestina di Gaza dan Tepi Barat mendukung tindakan kekerasan yang disebutnya sebagai kebiadaban.
Baca Juga: Pertemuan Putin dan Xi Jinping di Beijing: Memperkuat Aliansi di Tengah Tekanan Barat
Dia menegaskan bahwa memberikan mereka sebuah negara hanya akan memperburuk situasi dan menciptakan preseden berbahaya bagi Israel.
Lebih lanjut, Netanyahu berpendapat bahwa pemberian negara kepada Palestina akan menghasilkan dua konsekuensi utama.
Pertama, hal ini akan menjadi hadiah besar bagi mereka yang menurutnya bertanggung jawab atas pembantaian terburuk terhadap orang Yahudi sejak Holocaust.
Baca Juga: Viral! Petugas Bandara Jatuh dari Pintu Pesawat: Reaksi Netizen dan Klarifikasi Maskapai
Dia mempertanyakan logika di balik memberikan hadiah kepada pihak yang dianggapnya telah melakukan kekerasan ekstrem.
Kedua, Netanyahu memperingatkan bahwa negara Palestina yang baru dibentuk akan segera diambil alih oleh Hamas dan Iran.
Menurutnya, kelompok-kelompok ini tidak memiliki niat untuk memajukan perdamaian, melainkan akan menggunakan negara tersebut sebagai basis untuk melancarkan serangan di masa depan terhadap Israel.
Baca Juga: Rocky Gerung Kritik Gaya Hidup Mewah Komisioner KPU, 'Busuknya Institusi Negara'
Hal ini, kata Netanyahu, hanya akan menambah ketegangan dan ancaman keamanan di kawasan.
Dalam wawancara tersebut, Netanyahu juga menegaskan bahwa jalur Gaza akan segera diambil alih oleh kelompok perlawanan Palestina dan Iran jika solusi dua negara diterapkan.