news

Golkar Bantah Minta 5 Kursi Menteri ke Prabowo, Airlangga: Kita Belum Minta

Selasa, 19 Maret 2024 | 13:00 WIB
Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto (Akun Instagram Airlangga Hartarto)

Bisnisbandung.com - Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, membantah isu soal Partai Golkar yang meminta jatah 5 kursi menteri ke Pak Prabowo di pemerintahan mendatang.

Menurutnya isu tersebut sama sekali tidak benar, ia mengungkapkan bahwa ucapan dirinya yang mengatakan ingin 5 kursi menteri adalah berkelakar saja.

"Kami belum minta," ucap Airlangga sambil tersenyum di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (18/3/2024).

Baca Juga: Respons Demokrat Soal Golkar Minta Jatah 5 Menteri ke Prabowo: Hak Presiden

Diketahui sebelumnya dalam acara syukuran Partai Golkar pada Jumat 15 Maret 2024, Airlangga sempat berkelakar bahwa setidaknya Pak Prabowo harus memberikan 5 kursi menteri untuk kontribusi Golkar dalam Pilpres 2024.

Airlangga mengklaim perolehan 15 persen suara paslon 02 dari total 58 persen merupakan hasil dari kerja keras Partai Golkar dan bukan partai lainnya.

"Kontribusi Golkar ke Pak Prabowo itu 15 dari 58 persen suara maka kalau bagi-bagi ya banyak-banyak sedikit boleh lah, kalau yang kita sebut 5 itu minimalis," ucap Airlangga sambil disambut tawa petinggi Golkar lainnya.

Baca Juga: Rocky Gerung Memperkirakan Presiden Jokowi akan Gagal Mengambil Alih Golkar, Partai Ini punya Perangkap

Sementara itu Ketua DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron, meminta kepada Golkar untuk tidak mengemis jatah kursi menteri kepada Pak Prabowo Subianto.

Menurutnya, keputusan siapa yang akan menjadi menteri di pemerintahan mendatang merupakan hak prerogatif dari Pak Prabowo sebagai presiden terpilih nanti dan tidak bisa diintervensi.

Ia pun meminta kepada Golkar untuk sepenuhnya menyerahkan keputusan tersebut kepada Pak Prabowo.

Baca Juga: Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto Umumkan Kenaikan PPN Jadi 12%

"Penetapan menteri itu adalah domainnya presiden. Dan berapa menteri, kepada partai mana tentu itu juga menjadi hak prerogatifnya presiden," ucap Herman di gedung DPR, Jakarta, pada Senin (18/3/2024).***

Tags

Terkini