Pernyataan Mendag dan Respons Netizen: Beli 3 Kaos Rp60 Ribu Negara Rugi tapi Bisa Sewa Mobil Senilai Rp25 juta Perhari di IKN

Bisnisbandung.com - Belakangan ini, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menjadi sorotan publik setelah memberikan pernyataan yang mengundang kontroversi.

Ia menyarankan masyarakat untuk tidak membeli pakaian dengan harga murah, seperti tiga kaos seharga Rp60 ribu, karena menurutnya hal itu bisa merugikan negara.

Pernyataan tersebut segera memicu perdebatan di kalangan masyarakat dan netizen.

Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa harga murah pada produk tertentu sering kali menunjukkan bahwa barang tersebut merupakan barang impor yang masuk secara ilegal atau tanpa bea masuk yang sah.

Baca Juga: Sidak Barang Impor Ilegal Bikin Pedagang Ketar-ketir, Zulkifli Hasan: Banyak yang Melanggar!

Dengan demikian, negara tidak mendapatkan pemasukan dari pajak atau bea masuk yang seharusnya disetorkan dari produk impor tersebut.

Menurutnya, tindakan membeli barang-barang murah seperti itu tidak memberikan kontribusi positif bagi perekonomian negara.

Namun, pernyataan ini tidak diterima begitu saja oleh masyarakat.

Netizen cepat merespons dengan mempertanyakan kebijakan pemerintah yang dinilai tidak konsisten.

Dari akun X @ardisatriawan : Rakyat beli kaos 60 ribu dapat tiga, negara rugi. Tapi Pejabat sewa mobil 25 juta sehari 1000 biji, negara gak rugi.

Baca Juga: Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan Sebut Ridwan Kamil Potensial Maju di Pilkada Jakarta

Salah satu tanggapan yang ramai di media sosial adalah perbandingan dengan kebijakan menyewa 1.000 unit mobil mewah Alphard untuk tamu negara pada perayaan HUT RI ke-79 di Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan biaya Rp25 juta per unit.

Banyak netizen menilai bahwa jika pemerintah bisa mengeluarkan anggaran sebesar itu untuk penyewaan mobil, mengapa masyarakat dilarang membeli barang murah yang dinilai lebih ekonomis bagi mereka.

Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan antara kebijakan pengeluaran negara dan anjuran yang diberikan kepada masyarakat, sehingga menimbulkan keraguan terhadap integritas dan prioritas pemerintah.