"Laporan dari anggota SPI di berbagai wilayah seperti Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, dan Riau menyebutkan harga Tandan Buah Segar (TBS) mengalami penurunan drastis, sampai 50 persen bahkan lebih.”
"Hal ini pasti berdampak di NTP mendatang (Mei), bukan sekarang. Belum lagi faktor kenaikan harga pupuk yang cukup tinggi, hal ini akan menggerus NTP Perkebunan.
"Padahal selama ini, NTP Perkebunan merupakan penopang utama pertumbuhan positif NTP nasional" ujarnya.
Baca Juga: Utang Freeport Kian Membengkak, Apa Keuntungan yang Diperoleh Indonesia?
Ia juga menyebutkan kondisi serupa juga mungkin dialami subsektor peternakan, yang saat ini dihadapkan pada ancaman wabah/virus.
"Selama April lalu, faktor Bulan Ramadhan dan lebaran mempengaruhi peningkatan permintaan dan tentunya mengerek harga. Tetapi baru-baru ini, munculnya wabah/virus PMK, khususnya di ternak ruminansia, diprediksi akan menurunkan konsumsi."
Urgensi Kedaulatan Pangan sebagai Solusi
Agus Ruli menyebutkan berbagai permasalahan di atas merupakan dampak dari belum dijalankannya kedaulatan pangan di Indonesia.
"Di sektor perkebunan, SPI melihat dominasi korporasi yang sangat kuat dari hulu ke hilir (produksi, pengolahan dan distribusi)"
"Korporasi tidak hanya mengontrol harga pembelian di tingkat petani, tetapi juga harga minyak goreng"
"Rendahnya harga beli tandan buah segar (TBS) sawit petani dan juga tingginya harga minyak goreng memberatkan petani sebagai produsen dan konsumen," paparnya.
Begitu juga di sektor peternakan. Perlu diambil langkah segera untuk mengantisipasi penyebaran penyakit mulut dan kuku (PMK) yang sedang mewabah kembali di Indonesia," lanjutnya.
Agus Ruli menegaskan, dalam hal ini, penting untuk menghentikan impor ternak yang disinyalir menjadi muasal penyebaran wabah PMK.
“Hal ini yang menurut SPI poin penting dari kedaulatan pangan, bahwa kepentingan dalam negeri, kepentingan rakyat terhadap pangan selayaknya menjadi prioritas utama.
Artikel Terkait
Pertumbuhan Impor Daging Sapi Meningkat Tajam Dibandingkan Produksi Daging Sapi Dalam Negeri
SPI: Pelarangan Ekspor CPO dan Minyak Goreng: Momen Perombakan Kebijakan Persawitan di Indonesia
Daya Beli Membaik, Mudik Diijinkan, Mendongkrak Angka Penjualan Kendaraan
Daya Beli Membaik, Seminggu Jelang Lebaran, Stok Produk Seasonal di Sejumlah Ritel Habis
Berdampak Pada Ekonomi Global, Pemerintah Harus Segera Mencabut Larangan Ekspor CPO
Ini Data Provinsi yang Paling Banyak Pengaduan Pelanggaran THR!