Berdampak Pada Ekonomi Global, Pemerintah Harus Segera Mencabut Larangan Ekspor CPO

- Jumat, 29 April 2022 | 10:00 WIB
Presiden Jokowi saat umumkan larangan ekspor CPO (Instagram/ jokowi)
Presiden Jokowi saat umumkan larangan ekspor CPO (Instagram/ jokowi)

Bisnis Bandung - Pakar Perdagangan Internasional/Staf Pengajar Tetap Departemen Ilmu Ekonomi FEB UNPAD, Yayan Satyakti, Ph.D mengemukakan, larangan ekspor CPO, apa alasannya pemerintah mengambil langkah tersebut? pemerintah melakukan ini disebabkan para pengusaha CPO sepertinya masih belum memberikan priortas untuk menyediakan CPO pasar domestik.

Walaupun jika kita lihat harga CPO sudah mulai turun sejak minggu lalu. Harga CPO tertinggi berada di pertengahan awal bulan April 2022 yang lalu, kata Yayan Satyakti, Ph.D.

Menurut Yayan Satyakti, Ph.D, dengan belum stabilnya harga CPO di pasar domestik sepertinya pemerintah secara terpaksa menggunakan kebijakan tersebut.

"Akan tetapi harus kita cek apakah benar CPO akan di ban? Jika kita melihat masalah CPO sebagai "private goods" seharusnya pemerintah dapat melakukan manajemen "stockpiling" melalui kebijakan fiskal, melalui keran perdagangan internasional seperti pajak ekspor" tegas Yayan Satyakti, Ph.D

Menurut Staf Pengajar Tetap Departemen Ilmu Ekonomi FEB UNPAD itu, jika pemerintah ingin memperbaiki dari sisi supply, pemerintah dapat menghitung dengan baik "buffer stock domestic" melalui operasi pasar, agar harga minyak goreng di pasar domestik bisa turun.

Baca Juga: Daya Beli Membaik, Mudik Diijinkan, Mendongkrak Angka Penjualan Kendaraan

Jika benar-benar ekspor di stop sepertinya ini tidak bijak, karena ini bukan "public goods". Ranah pemerintah yang menjadikan ini "public goods"karena akses masyarakat untuk menikmati barang ini relatif sulit (sehingga menimbulkan kegagalan pasar-market failure), karena harganya yang belum stabil.

Dalam lingkup internasional jika CPO dilarang maka negara importir akan mempertanyakan hal ini karena akan berdampak terhadap harga CPO dan produk turunannya di pasar global seperti industri kosmetik, makanan dan lain-lain.

"Saya kira kurang bijak melakukan hal ini. Jika dilakukan terlalu lama akan mencerminakan bahwa pemerintah Indonesia mengalami mis-manajemen "stockpiling" dalam pengelolaan komoditas CPO dalam negeri"

Menurut Yayan Satyakti, Ph.D, hal ini akan menjadi bumerang bagi pemerintah dan tidak baik untuk investor. Dari beberapa informasi yang ada di media bahkan media asing, sepertinya pemerintah telah memberikan definisi lebih detail dari larangan ekspor CPO yaitu bahan baku CPO dan bukan CPO.

Halaman:

Editor: Yayu Rahayu

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X