Pemerintah juga melanjutkan kebijakan insentif berupa PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) 100% untuk pembelian rumah dengan harga hingga Rp2 miliar, yang berlaku hingga akhir tahun.
Langkah ini diharapkan dapat menggairahkan sektor properti nasional sekaligus memberikan akses lebih luas kepada masyarakat untuk memiliki rumah.
Selain sektor properti, pemerintah juga memprioritaskan dukungan terhadap sektor padat karya. Akselerasi produksi dan perluasan lapangan kerja menjadi fokus utama hingga akhir tahun 2025, seiring dengan persiapan menjelang momentum Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Baca Juga: Kekuasaan Politik Jokowi Makin Kerempeng, Amien Rais: Usai Lengser
Dalam pengembangan sektor pariwisata, Presiden memberi perhatian khusus pada optimalisasi pelabuhan udara dan laut di destinasi wisata unggulan.
Kebijakan ini bertujuan membuka akses lebih luas bagi maskapai regional dan internasional untuk masuk ke Indonesia, sejalan dengan dukungan berkelanjutan terhadap ajang-ajang besar seperti MotoGP Mandalika dan F1 Powerboat Danau Toba.
Adapun pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk tahun 2026 akan disampaikan langsung oleh Presiden pada 15 Agustus mendatang.***
Baca Juga: Bupati Subang Reynaldy Putra Tutup Galian Tanah Ilegal, Lindungi Lingkungan dan Masyarakat
Artikel Terkait
APBN 2025 Bocor, Ekonom: Pajak Gagal Capai Target, Ekonomi Indonesia di Ambang Krisis
IKN Telan Triliunan Rupiah, Pengamat ekonomi: Moratorium Jadi Solusi atau Bom Waktu APBN?
Ragam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Untuk Menurunkan Fenomena Rojali Dan Rohana
Masyarakat Menengah Terabaikan, Stimulus Ekonomi Dinilai Tak Tepat Sasaran
Eks Wamendag Kritik Program Pemerintah, Kebijakan Ekonomi Harus Peka terhadap Perubahan
Ekonomi Melemah, Masyarakat Andalkan Utang dan Gadai, Guru Besar Unair Soroti Akar Masalahnya