Eks Wamendag Kritik Program Pemerintah, Kebijakan Ekonomi Harus Peka terhadap Perubahan

bisnisbandung.com - Mantan Wakil Menteri Perdagangan, Bayu Krisnamurthi, menanggapi dinamika kebijakan ekonomi nasional dengan menekankan pentingnya pendekatan yang lebih adaptif dan tepat sasaran.

Ia menilai bahwa meskipun pemerintahan Prabowo saat ini masih dalam tahap awal, berbagai program andalan seperti makan bergizi gratis, pengembangan koperasi Merah Putih, hingga inisiatif biofuel patut diapresiasi.

“Tapi ini, menurut saya memang unfortunate situation, gitu. Situasi yang tidak nyaman buat semua,” lugasnya dilansir dari youtube tvOneNews.

Baca Juga: Proporsi Konsumsi Makanan Naik, Sinyal Krisis Daya Beli Masyarakat

Namun, situasi ekonomi global yang tidak mendukung serta tekanan domestik jangka pendek menuntut respons yang lebih taktis dan cepat terasa.

Menurut Bayu, tantangan utama saat ini adalah kebutuhan akan stimulus ekonomi yang dapat langsung dirasakan masyarakat, terutama di tengah ketatnya kondisi ekonomi jangka pendek.

“Jadi, memang harus ada dan kalau mau dibikin stimulan ya memang harus stimulan yang langsung terasa dalam jangka pendek, gitu ya. Ini saya kira kuncinya,” jelasnya.

Ia menyoroti bahwa selama ini, fokus kebijakan stimulus lebih banyak diarahkan pada masyarakat berpendapatan rendah.

Baca Juga: Sita 132 Ton Beras Tak Sesuai SNI, Satgas Pangan Tetapkan Tiga Tersangka di PT FS

Sementara kelompok kelas menengah, yang juga mulai terdampak, belum tersentuh secara optimal oleh program-program pemerintah.

Ia menilai bahwa desain kebijakan stimulus perlu lebih menyeluruh, mencakup penguatan sisi konsumsi, peningkatan belanja pemerintah, serta kemudahan berusaha bagi sektor yang paling terdampak seperti industri garmen dan alas kaki.

Perhatian terhadap transformasi digital juga dianggap krusial, karena tren belanja konsumen mulai bergeser ke platform daring untuk produk standar seperti sembako, namun tetap membutuhkan pengalaman langsung untuk barang tertentu seperti makanan segar.

Baca Juga: Abolisi dan Amnesti Presiden Mengkhawatirkan, Pukat UGM: Masih ada 1000 lebih Nama yang Belum Disampaikan