Proporsi Konsumsi Makanan Naik, Sinyal Krisis Daya Beli Masyarakat

bisnibandung.com - Peneliti dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI), Mervin Goklas, mengungkapkan kekhawatiran terhadap kondisi daya beli masyarakat Indonesia.

Ia menilai bahwa peningkatan proporsi konsumsi makanan dalam struktur pengeluaran rumah tangga merupakan sinyal yang tidak bisa diabaikan.

Menurutnya, data yang ditelusuri menunjukkan bahwa masyarakat semakin terkonsentrasi pada pengeluaran pokok, terutama makanan, yang secara teori menunjukkan tekanan ekonomi pada tingkat rumah tangga.

Baca Juga: Sita 132 Ton Beras Tak Sesuai SNI, Satgas Pangan Tetapkan Tiga Tersangka di PT FS

Mervin menjelaskan bahwa jika mengacu pada hukum ekonomi klasik seperti Engel’s Law, semakin tinggi pendapatan seseorang, maka proporsi pengeluaran untuk makanan justru menurun.

“Dan kalau kita bahas di teori ekonomi Engel’s Law, ya, jadi kalau misalkan kita punya pendapatan yang lebih tinggi, kecenderungan kita, proporsi pengeluaran untuk makanan itu lebih rendah, gitu,” ujarnya dilansir dari youtube tvOneNews.

Sebaliknya, ketika pendapatan stagnan atau menurun, pengeluaran untuk makanan justru mendominasi.

“Dan kita temukan di akhir-akhir ini, pengeluaran makanan itu justru lebih tinggi dibandingkan dengan pengeluaran lainnya dalam proporsi,” lanjutnya.

Baca Juga: Prof. Suparji Soroti Amnesti dan Abolisi Kini Seperti Buah Barter Politik

Fakta bahwa proporsi konsumsi makanan saat ini meningkat mengindikasikan adanya pelemahan daya beli secara umum.

Dari sisi pertumbuhan konsumsi rumah tangga, Mervin juga menggarisbawahi bahwa pertumbuhan sektor ini cenderung lebih rendah dibanding pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB).

Padahal, konsumsi rumah tangga seharusnya menyumbang lebih dari separuh total PDB Indonesia. Ketidakseimbangan ini membuat pertumbuhan konsumsi justru menjadi penghambat, bukan pendorong pertumbuhan ekonomi.

Lebih lanjut, Mervin memaparkan bahwa sejak tahun 2000, rata-rata tabungan masyarakat khususnya dengan saldo di bawah Rp100 juta terus mengalami penurunan.

Baca Juga: Amnesti Hasto Dinilai sebagai Upaya Akhiri Fragmentasi Politik Nasional