Data Finansial Indonesia Dipertaruhkan? QRIS dan GPN Jadi Taruhan dalam Negosiasi Dagang RI-AS

bisnisbandung.com - Negosiasi perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat kini memasuki babak sensitif dengan munculnya isu krusial terkait kedaulatan sistem pembayaran nasional.

Dua inovasi finansial Indonesia, QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) dan GPN (Gerbang Pembayaran Nasional), disebut menjadi bagian dari tuntutan dalam perundingan dagang terbaru.

Menurut Tjokro Wimantara, atau yang dikenal sebagai Pak Win, seorang konten kreator edukasi yang aktif mengulas isu-isu geopolitik dan ekonomi, Amerika Serikat menyoroti penerapan QRIS dan GPN karena dianggap tidak melibatkan pihak asing seperti Visa dan Mastercard.

Baca Juga: Rugi Hampir Rp1 Miliar! Dapur MBG Tutup, Pengamat Sosial: Sistemnya Salah!

“Ini gilanya ya.Salah satu yang diminta sama Amerika ini adalah terkait dengan QRIS dan juga GPN. Jadi mungkin kalian di sini ada yang juga udah tahu ya tentang beritanya,” lugasnya dilansir dari youtube Asah Pola Pikir.

Padahal, kedua sistem tersebut merupakan upaya Indonesia untuk memperkuat kemandirian finansial dan mengurangi ketergantungan pada layanan luar negeri yang selama ini membebani biaya transaksi serta berpotensi menimbulkan kebocoran data.

QRIS telah menjadi sistem pembayaran berbasis kode QR yang terintegrasi dan efisien, digunakan secara luas di dalam negeri bahkan mulai diekspansi ke negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand.

Baca Juga: Aksi Unjuk Rasa WALHI dan Petani, Minta Dedi Mulyadi Tegas dengan Perusahaan Swasta

Sementara itu, GPN memungkinkan transaksi kartu debit tanpa harus melalui jaringan internasional, yang selama ini dikenakan biaya lebih tinggi.

Pak Win menjelaskan bahwa tekanan dari AS bisa mengarah pada masuknya kembali Visa dan Mastercard dalam sistem domestik, yang tidak hanya akan menaikkan biaya transaksi secara signifikan, tetapi juga membuka akses pihak asing terhadap data keuangan masyarakat Indonesia.

 Langkah ini dinilai sebagai kemunduran besar dalam upaya membangun kedaulatan digital dan finansial.

Selain isu sistem pembayaran, Pak Win juga menyoroti desakan agar Indonesia meningkatkan impor produk dari AS, seperti LNG, propana, dan komoditas pertanian, sebagai kompensasi untuk menyeimbangkan neraca dagang.

Langkah tersebut berpotensi menekan industri dalam negeri, apalagi jika diikuti dengan pelonggaran aturan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri).

Baca Juga: Disinggung Soal Antisipasi soal Ekonomi Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan  Ungkap Peran DEN