Telisa Aulia Falianty: PPN 12% Bisa Bikin Masyarakat Marah Ini Alasannya!

Bisnisbandung.com - Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% yang direncanakan oleh pemerintah Indonesia mendapat banyak sorotan.

Sebagian besar masyarakat merasa kebijakan ini memberatkan terutama bagi kalangan menengah ke bawah.

Telisa Aulia Falianty seorang ekonom dan Guru Besar Ilmu Ekonomi Moneter mengungkapkan bahwa kebijakan ini seharusnya mempertimbangkan perubahan asumsi yang mendasarinya terutama setelah pandemi COVID-19 yang membawa perubahan besar dalam perekonomian.

Baca Juga: Setelah Hasto, Megawati Berpeluang Dipanggil KPK, Alifurrahman: Nampak Terlalu Jauh Politisasinya

Dalam youtubenya Rhenald Kasali, Telisa Aulia Falianty menjelaskan meski pemerintah berambisi mengikuti standar negara-negara Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan lebih matang.

Indonesia saat ini masih memiliki basis pajak yang terbatas karena dominasi sektor informal yang lebih dari 50%.

Hal ini membuat peraturan perpajakan yang diterapkan tidak bisa disamakan begitu saja dengan negara maju yang mayoritas ekonominya didominasi sektor formal.

"Keinginan untuk menaikkan PPN ini memang bertujuan untuk meningkatkan tax ratio tetapi kita harus melihat realita sosial-ekonomi kita yang berbeda dengan negara-negara OECD."

Dia menegaskan pemerintah tidak bisa hanya menaikkan tarif pajak tanpa memperhatikan kondisi perekonomian yang semakin sulit terutama bagi masyarakat kecil dan kelas menengah.

Baca Juga: Adi Prayitno: Pecah Kongsi PDIP dan Jokowi Tidak Pernah Diperediksi Siapapun

Salah satu dampak terbesar dari kebijakan PPN 12% adalah semakin tergerusnya daya beli masyarakat.

Telisa Aulia Falianty menjelaskan bahwa upah minimum yang tidak sebanding dengan inflasi semakin memperburuk kondisi kelas menengah.

"Kelas menengah kita tergerus karena tidak ada kenaikan pendapatan yang signifikan sementara biaya hidup terus meningkat," ujarnya.

Fenomena ini menyebabkan banyak orang yang sebelumnya berada di kelas menengah terpaksa masuk ke sektor informal di mana penghasilan mereka tidak terdata dalam sistem perpajakan yang sah.

Baca Juga: Video Rahasia Hasto Ada Soal Kriminalisasi Anies, Hersubeno: Ini Menarik untuk Ditunggu