Telisa Aulia Falianty: PPN 12% Bisa Bikin Masyarakat Marah Ini Alasannya!

Hal ini membuat pengumpulan pajak semakin sulit dan membebani mereka yang sudah terdaftar dalam sistem perpajakan.

Telisa Aulia Falianty juga menekankan pentingnya upaya untuk memperluas basis pajak bukan hanya menaikkan tarif pajak.

Meningkatkan tax effort atau usaha untuk melibatkan lebih banyak pelaku ekonomi dalam sistem perpajakan lebih krusial daripada sekadar menaikkan tarif pajak.

Telisa Aulia Falianty menyarankan agar pemerintah bekerja sama dengan berbagai sektor untuk mempermudah perizinan dan formalitas usaha.

Baca Juga: Kronologi Lengkap Kecelakaan Pesawat Jeju Air di Korea Selatan, Diduga Akibat 'Bird Strike'

Seperti yang dilakukan di Singapura yang memungkinkan pengusaha kecil untuk masuk ke sektor formal dengan biaya yang minim.

"Di Indonesia formalitas menjadi momok bagi banyak pelaku usaha kecil yang akhirnya memilih untuk tetap di sektor informal," tambah Telisa Aulia Falianty.

Pemerintah perlu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pelaku usaha untuk beralih ke sektor formal dengan cara yang lebih mudah dan murah.

Pandemi COVID-19 telah menciptakan tantangan besar dalam pengelolaan fiskal Indonesia.

Baca Juga: Kronologi Lengkap Kecelakaan Pesawat Jeju Air di Korea Selatan, Diduga Akibat 'Bird Strike'

Telisa Aulia Falianty menjelaskan bahwa pandemi membuat fiscal space Indonesia semakin terbatas dengan banyaknya utang yang harus dibayar.

Meskipun pemerintah memiliki niat baik untuk menaikkan tarif PPN sebagai solusi untuk memperbaiki defisit APBN, kebijakan ini harus diimbangi dengan kebijakan stimulatif untuk mengurangi dampak negatifnya terhadap masyarakat.

"Sebagai contoh, Jepang ketika menaikkan pajak pada tahun 2014 sudah merencanakan stimulus untuk sektor-sektor tertentu untuk memitigasi dampak negatifnya," kata Telisa Aulia Falianty.

Oleh karena itu pemerintah Indonesia sebaiknya mempertimbangkan kebijakan kompensasi bagi kelompok yang paling terdampak oleh kenaikan PPN.

Baca Juga: Hasto akan Dipersoalkan Soal Bukti yang Dimilikinya, Pakar Hukum Pidana: Wajib Hukumnya Melaporkan