Kemiskinan Ekstrim Bertambah di Jabar, Ridwan Kamil Diimbau Fokus Urus Rakyat

Bisnis Bandung - Berdasarkan surat Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Wakil Presiden nomor : B-38/KSN/SWP/KK.04.01/02/2022 tertanggal 25 Februari 2022 terdapat 17 Kabupaten/ Kota di Jawa Barat yang menjadi Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim Tahun 2022.

Hal tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah provinsi Jawa barat, dibawah kepemimpinan Gubernur Ridwan Kamil.

Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Ono Surono menyarankan agar Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil fokus menjalankan program bantuan sosial dan membuat program prioritas yang dapat mendorong rakyat untuk dapat penghasilan yang lebih besar.

Baca Juga: PLT Walikota Cimahi Ngatiyana Ingatkan Pedagang

Sehingga, kata Ono, seyogyanya APBD Jawa Barat tidak lagi dialokasikan membangun infrastruktur yang tidak penting.

"Contohnya seperti anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional yang lebih banyak membangun cretive centre, pusat budaya, alun-alun sampai pagar-pagar bangunan. Hampir tidak ada peranannya," tegas anggota Komisi IV DPR RI ini dalam keterangannya, saat ditemui di kantor DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Kamis (7/4/ 2022).

17 Kota/Kabupaten ini yakni Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon Kabupaten Majalengka.

Baca Juga: Lebih dari 4.000 Personil PLN Di Siagakan Untuk Kawal Pasokan Listrik Selama Ramadhan 2022

Kemudian Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Depok dan Kota Tasikmalaya.

"Sehingga bila dibandingkan tahun 2021 yang hanya 5 Kabupaten (Cianjur, Bandung, Karawang, Kuningan dan Indramayu) maka ada tambahan 12 Kabupaten/Kota yang menjadi prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ektrem di Jawa Barat," tegasnya.

Ono bertutur Pemerintah Pusat sudah menggulirkan berbagai macam paket bantuan sosial yang diintegrasikan dengan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

"Bukan hanya memanfaatkan APBN saja tetapi juga mendorong sumber-sumber pendanaan lainnya dialokasikan untuk program bantuan sosial, seperti dana desa. Lalu, apa yang sudah dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat ?" ujar Ono.

Baca Juga: Tekan Harga Minyak Goreng Curah, Polresta Bandung Berikan Layanan Antar Jemput Distribusi Minyak Goreng Curah

Ia berkesimpulan bahwa tidak ada program di Jawa Barat yang efektif langsung memberikan solusi bagi kemiskinan apalagi yang ekstrim