Nantinya laporan keluar-masuk dana bisa dipantau publik untuk memastikan kepercayaan masyarakat.
“Gubernur tidak akan memungut uang itu. Semuanya dikelola di tingkat lokal, oleh masyarakat untuk masyarakat. Saya hanya mengimbau agar solidaritas sosial ini kembali hidup,” tandasnya.
Dedi Mulyadi juga mengungkapkan bahwa saat ini di Gedung Sate telah dibuka Balai Pananggehan, pusat layanan sosial yang membantu warga miskin dengan dana sukarela dari ASN Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“ASN yang mau nyumbang seribu rupiah sehari silakan, sifatnya sukarela. Dana ini untuk membantu warga yang tidak tertanggung oleh APBD atau APBN,” jelasnya.
Dengan nada tegas Dedi Mulyadi menutup klarifikasinya dengan pesan: “Jangan salah paham. Ini bukan pungutan, tapi gerakan kemanusiaan. Karena solidaritas sosial itu warisan luhur orang Sunda yang harus dijaga.”***