Bisnisbandung.com - Aksi puluhan orang tua siswa yang menggeruduk kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Cirebon mendapat tanggapan langsung dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Lewat unggahan video di akun pribadinya, Dedi Mulyadi memberikan klarifikasi terkait kewenangan pengelolaan pendidikan sekaligus mengingatkan pentingnya pendidikan gratis yang dijamin oleh negara.
“Kalau ada problem di SMP itu kewenangan bupati atau walikota. Kita di provinsi pegang SMA dan SMK sementara SD dan SMP itu tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota,” ujar Dedi Mulyadi.
Baca Juga: Libatkan Mahasiswa, Strategi Terpadu OJK Dorong Literasi dan Minat Investasi Pasar Modal
Dedi Mulyadi menanggapi aksi unjuk rasa yang dilakukan sejumlah orang tua siswa di depan kantor Disdik Cirebon.
Massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan menyuarakan dugaan pungutan liar (pungli) di salah satu SMP negeri di kawasan Perumnas.
Salah satu tuntutan mereka adalah soal pungutan seragam yang disebut mencapai Rp3 juta tanpa kuitansi resmi.
“Padahal harga seragam di pasaran jauh lebih murah,” ujar koordinator aksi.
Baca Juga: Rojali Dan Rohana Tak Lepas Dari Masalah Kemiskinan Di Indonesia
Orang tua siswa juga menyuarakan dugaan manipulasi domisili dalam proses penerimaan siswa baru (PPDB).
“Rumah kami persis di depan sekolah tapi anak kami malah tidak diterima. Ini jelas-jelas aneh,” tegasnya.
Tak hanya menyuarakan tuntutan aksi sempat memanas, Sejumlah massa membakar ban bekas dan mencoba masuk ke area kantor Disdik namun situasi berhasil dikendalikan aparat keamanan.
Dalam pernyataannya, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa pendidikan tingkat dasar yakni SD dan SMP harus gratis sesuai putusan Mahkamah Konstitusi.
Ia meminta semua pihak memahami dan menaati ketentuan ini.
Baca Juga: Bendera Bajak Laut One Piece Jadi Simbol Perlawanan, Merah Putih Sepi! Apakah Rakyat Masih Merdeka?