Bisnisbandung.com - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi dalam pidatonya di depan Jaksa Agung Republik Indonesia dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyoroti masalah alih fungsi lahan.
Menurut Dedi Mulyadi lahan pertanian yang kian mengkhawatirkan terutama di wilayah Kabupaten Bekasi dan sekitarnya.
Dedi Mulyadi menyebutkan banyak lahan sawah yang berubah menjadi perumahan dan area industri tanpa regulasi tata ruang yang jelas.
Baca Juga: Ketegangan Budi Arie dan PDIP Dinilai Bisa Picu Persepsi Konflik Jokowi dengan Partai
Dia bahkan meminta secara langsung kepada Bupati Bekasi untuk segera mengevaluasi tata ruang agar tidak semakin banyak lahan pertanian hilang.
“Gubernur sudah keluarkan Peraturan Gubernur yang melarang alih fungsi lahan dari pertanian, hutan, dan perkebunan ke fungsi lain yang tidak sesuai. Tapi kenyataannya, masih banyak lahan yang berubah,” kata Dedi Mulyadi yang dikutip dari youtubenya.
Masalah banjir dan sedimentasi juga menjadi sorotan utama Dedi Mulyadi.
Dia mengingatkan bahwa alih fungsi hutan dan lereng gunung seperti di Gunung Cikurai dan Ciremai menyebabkan tanah longsor dan sedimen yang mengendap di sungai-sungai besar hingga waduk seperti Saguling dan Cirata.
Baca Juga: Perkara dengan Budi Arie, Jubir PDIP Tegaskan Sikap: Klarifikasi Dulu, Baru Bicara Rekonsiliasi
Dedi Mulyadi menambahkan sungai-sungai di Jawa Barat banyak yang sudah ditutup dengan beton bahkan ada aliran sungai yang berubah fungsi menjadi pemukiman bersertifikat hak milik.
Hal ini menyulitkan upaya normalisasi sungai untuk mencegah banjir.
“Kalau ada yang nekat membongkar bangunan untuk kepentingan pertanian dan banjir, itu karena tidak ada pilihan lain,” ujarnya.
Dedi Mulyadi pun meminta dukungan dari Jaksa Agung beserta jajaran agar membantu penegakan hukum terkait alih fungsi lahan ilegal ini.
Selain masalah tata ruang, Dedi Mulyadi juga mengangkat persoalan hama di sawah seperti keong mas dan wereng yang kerap menyerang tanaman padi sehingga perlu penanganan serius agar hasil panen optimal.