Perkara dengan Budi Arie, Jubir PDIP Tegaskan Sikap: Klarifikasi Dulu, Baru Bicara Rekonsiliasi

photo author
- Minggu, 1 Juni 2025 | 17:00 WIB
Jubir PDIP, Ansy Lema (Tangkap layar youtub tvOneNews)
Jubir PDIP, Ansy Lema (Tangkap layar youtub tvOneNews)

Bisnisbandung.com - Juru bicara PDI Perjuangan, Ansy Lema, menegaskan bahwa partainya meminta mantan Menkominfo Budi Arie Setiadi bertanggung jawab secara moral dan politik atas pernyataan-pernyataan yang telah memicu kontroversi publik.

Menurut Ansy, langkah awal yang harus dilakukan bukanlah rekonsiliasi, melainkan klarifikasi terbuka atas persoalan yang ada.

“Rekonsiliasi dilakukan sebelum ada klarifikasi. Lalu apa yang mau direkonsiliasikan? Jadi klarifikasi dulu. Harus ada klarifikasi, ya,” tegasnya dilansir Bisnis Bandung dari youtube tvOneNews.

Baca Juga: PPP Butuh Pemimpin Populer dan Mendapat Dukungan Prabowo, Sorotan Pengamat

Pandangan ini menekankan bahwa rekonsiliasi yang bermakna hanya mungkin terjadi setelah persoalan diselesaikan secara transparan.

Ansy menyatakan bahwa semua masalah harus dihadirkan di atas meja, disertai bukti dan fakta yang jelas, agar publik bisa menilai secara adil dan obyektif.

“Tetapi saya juga ingin menegaskan bahwa jangan melempar batu sembunyi tangan. Berani berbicara, harus berani mempertanggungjawabkan apa yang disampaikan itu,” tegasnya.

“Dan itulah esensi kenapa kami meminta dilakukan klarifikasi dengan disertai dengan bukti dan juga fakta,” terusnya.

Baca Juga: Sejarah Bisa Dijadikan Alat Kekuasaan, Marzuki Singgung Penulisan Ulang Sejarah Seperti Pada Orde Baru

Lebih lanjut, Ansy menyampaikan bahwa siapa pun yang berani menyampaikan tudingan di ruang publik harus pula siap mempertanggungjawabkan secara terbuka apa yang telah disampaikan.

PDI Perjuangan, melalui pernyataannya, ingin menekankan pentingnya etika berpolitik dan konsekuensi atas ucapan publik, terutama jika hal itu berpotensi mengganggu stabilitas politik nasional.

Ansy juga mengingatkan bahwa tindakan melempar isu tanpa kejelasan hanya akan memperkeruh suasana dan menciptakan ketegangan yang tidak perlu.

Menurutnya, dalam konteks politik nasional yang tengah menuju konsolidasi, pejabat publik dituntut untuk lebih peka dan bertanggung jawab terhadap dampak dari pernyataan yang mereka keluarkan ke hadapan masyarakat luas.***

Baca Juga: PPP Butuh Pemimpin Populer dan Mendapat Dukungan Prabowo, Sorotan Pengamat

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Durotul Hikmah

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X