Ketegangan Budi Arie dan PDIP Dinilai Bisa Picu Persepsi Konflik Jokowi dengan Partai

Bisnisbandung.com - Dinamika politik nasional kembali memanas seiring pernyataan kontroversial dari Menteri Budi Arie Setiadi yang juga merupakan Ketua Umum Projo, relawan yang dikenal dekat dengan mantan Presiden Joko Widodo.

Pengamat politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Prof. Suwaib Amiruddin, menilai bahwa situasi ini dapat memunculkan persepsi adanya gesekan antara kubu mantan Presiden Jokowi dengan PDI Perjuangan.

Menurut analisis Prof. Suwaib, keberadaan Projo yang identik sebagai pendukung utama Jokowi membuat setiap tindakan maupun pernyataan dari pimpinannya berpotensi membawa dampak politis lebih luas.

Baca Juga: Bermodus Koperasi Pesantren, Tiga Tambang Dicabut Izinnya oleh Gubernur Dedi Mulyadi

“Harusnya (Budi Arie, Ketum Projo) menjaga marwahnya sebenarnya menjaga marwah, baik secara pejabat publik maupun sebagai organisasi yang membawa nama besar seorang Pak Jokowi, gitu ya,” jelasnya dilansr dari youtube tvonenews.

Apalagi jika hal itu bersinggungan dengan posisi atau kepentingan partai besar seperti PDIP, yang selama ini juga memiliki keterkaitan historis dan politis yang erat dengan Jokowi.

Ia memandang bahwa Budi Arie, sebagai pejabat publik sekaligus representasi dari gerakan relawan Projo, seharusnya menjaga kehormatan baik institusional maupun personal, mengingat posisinya yang turut membawa nama besar Jokowi.

Baca Juga: Kasus-Kasus Korupsi Bermunculan, Pemerintahan Prabowo Bongkar Warisan Dosa Rezim Lama?

“Karena jangan sampai Pak Budi Arie sebagai ketua umum juga berjalan sendiri tanpa melibatkan kelompok-kelompok komunitas yang besar di dalam Projo ini,” tuturnya.

Dalam konteks ini, diperlukan komunikasi yang lebih intensif antara figur-figur utama dalam Projo dengan elemen-elemen pendukung lainnya agar tidak terjadi perpecahan internal maupun gesekan eksternal yang lebih luas.

Kurangnya sinkronisasi dalam menyampaikan sikap atau kebijakan dapat menimbulkan disonansi politik, apalagi jika kelompok relawan merasa tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan strategis.

Hal semacam ini berisiko memperkuat kesan bahwa terdapat perpecahan, baik di internal gerakan relawan maupun antara Projo dan partai-partai politik seperti PDIP.***

Baca Juga: Gibran akan Pindah di IKN, Pegiat Media Sosial: Ini Paling Diinginkan Kubu Pro Prabowo