Tuai Pro Kontra, Ada Apa dengan Penulisan Ulang Sejarah? PDIP Turut Persoalkan

Bisnisbandung.com - Penulisan ulang sejarah nasional yang diinisiasi pemerintah menuai sorotan tajam dari Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI.

Anggota Komisi X DPR, Bonnie Triyana, menilai proyek ini dilakukan tanpa melalui proses yang transparan dan terbuka secara akademis.

Komisi X DPR mengaku baru mengetahui detail proyek ini setelah menerima aspirasi dari sejumlah pihak yang menolak gagasan tersebut. Setelahnya, Komisi X langsung meminta penjelasan resmi dari Kementerian Kebudayaan.

Namun, mereka menyayangkan bahwa proyek ini sebelumnya tidak pernah disampaikan secara rinci dalam forum resmi parlemen.

Baca Juga: Persikas Butuh Investor, Gubernur Dedi Mulyadi Siap Jadi ‘Media Promotor’ Bukan Pengelola

Salah satu perhatian utama Komisi X adalah penggunaan istilah “sejarah resmi” dalam proyek ini. Istilah tersebut dianggap berisiko menciptakan kesan bahwa hanya ada satu versi sejarah yang sah, sementara narasi lain bisa dianggap tidak valid atau bahkan subversif.

Komisi X dan Kementerian Kebudayaan akhirnya sepakat untuk tidak menggunakan istilah itu, agar tidak menutup ruang bagi interpretasi dan kritik terhadap isi sejarah.

PDIP juga menyatakan kekhawatiran bahwa buku sejarah yang akan disusun tetap akan dianggap sebagai acuan utama.

Baca Juga: Jusuf Kalla Sindir Pemerintah Soal Premanisme, Rudi S Kamri: Kenapa Selama Ini Dibiarkan?

“Apabila tidak ditulis dengan cara yang sungguh-sungguh, baik secara prinsip maupun metodologis, maka dia berpotensi memberikan satu pengajaran yang tidak bisa terbuka untuk dikritik, atau ditafsir, atau ditambahkan perspektif lain,” jelasnya dilansir dari youtube Kompas TV.

Bila penulisannya tidak dilakukan dengan pendekatan yang benar, baik dari sisi prinsip maupun metodologi, maka hasilnya dikhawatirkan menjadi narasi tunggal yang menutup ruang terhadap perspektif alternatif.

Bonnie Triyana menegaskan pentingnya proses yang terbuka dalam penyusunan sejarah nasional.

Ia menyoroti bahwa proyek ini tidak diawali dengan forum akademik terbuka seperti seminar nasional sejarah yang melibatkan sejarawan dan cendekiawan dari berbagai latar belakang, sebagaimana dilakukan pada masa lalu.

Baca Juga: Bukan Jokowi yang Kena Tapi Ilmuwan Ini! Pegiat Media Sosial: Gara-gara Roy Suryo