Bisnisbandung.com - Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono angkat bicara soal wacana program vasektomi.
Program vasektomi sempat dikaitkan dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam upaya pengentasan kemiskinan.
Ono menyebut gagasan tersebut hanya sebatas gimmick politik yang tak mungkin dijalankan.
Baca Juga: Indonesia Dianggap Mampu Mediasi India–Pakistan, Pakar Sebut Menlu hingga JK Bisa Ditugaskan
Dikutip dari instagramnya, Ono menjelaskan “Pertama-tama kita harus menghormati bahwa kebijakan keluarga berencana (KB) harus disesuaikan dengan nilai-nilai agama.”
“Artinya kita juga harus menghormati fatwa ulama,” ujar Ono.
Tak hanya aspek keagamaan Ono menegaskan bahwa hak asasi manusia (HAM) juga harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap kebijakan publik termasuk wacana vasektomi.
Ia menilai program pengentasan kemiskinan tidak bisa disederhanakan hanya melalui pendekatan medis yang ekstrem.
Baca Juga: Ketegangan India–Pakistan Membara, Pakar Hukum Internasional Soroti Ancaman
Ono mengatakan “Kita punya hukum positif terkait dengan HAM dan itu tidak boleh diabaikan. Kalau bicara kemiskinan banyak cara lain.”
“Gubernur seharusnya fokus pada program-program pemberdayaan yang benar-benar menyentuh rakyat,” tegasnya.
Lebih jauh politisi PDI Perjuangan itu menyangsikan keberanian Dedi Mulyadi untuk benar-benar menjalankan wacana vasektomi sebagai kebijakan resmi pemerintah provinsi.
Ono menekankan “Saya tidak yakin Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi akan berani menjalankan kebijakan ini.”
“Karena dia akan berhadapan dengan undang-undang, dengan aktivis HAM, dan juga dengan para ulama,” sindirnya.
Baca Juga: Tidak Sesuai Syariah, MUI Tegas Tolak Vasektomi Jadi Syarat Bantuan Sosial