Tidak Sesuai Syariah, MUI Tegas Tolak Vasektomi Jadi Syarat Bantuan Sosial

bisnisbandung.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara tegas menolak wacana menjadikan vasektomi sebagai syarat penerimaan bantuan sosial (bansos) di Jawa Barat.

Ketua MUI Bidang Fatwa, Asrorun Ni’am, menyatakan bahwa kebijakan tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam dan harus dikoreksi demi kepentingan masyarakat yang lebih luas.

“Menjadikan vasektomi sebagai syarat penerimaan bansos itu tidak sesuai Syariah,” ungkapnya dilansir Bisnis Bandung dari youtube Metro TV, Kamis (8/5).

Baca Juga: Seperti Sepak Bola, Pengamat: Politik Indonesia Butuh Regenerasi yang Tak Bisa Tanpa Pemain Muda

Menurut MUI, vasektomi merupakan tindakan yang hingga saat ini masih dikategorikan terlarang dalam perspektif syariah.

Oleh karena itu, jika prosedur tersebut dijadikan prasyarat untuk mendapatkan hak warga negara seperti bansos, maka kebijakan itu bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan yang dijunjung tinggi oleh umat Islam.

Asrorun Ni’am menekankan bahwa kebijakan publik seharusnya disusun berdasarkan kajian yang komprehensif, termasuk memperhatikan pandangan berbagai pihak, khususnya tokoh agama dan institusi keagamaan.

Baca Juga: Pemakzulan Gibran Memungkinkan, Rocky Gerung: Namun Dibaliknya Ada Kalkulasi Politik yang Rumit

Melibatkan masukan dari para pemangku kepentingan, seperti MUI, dinilai penting agar program-program kesejahteraan masyarakat tidak menimbulkan kontroversi atau kegaduhan sosial yang tidak perlu.

Lebih lanjut, MUI mengingatkan bahwa setiap kebijakan yang melibatkan hak dasar masyarakat, seperti bansos, harus selaras dengan norma agama yang berlaku.

Jika syarat yang dikenakan bertentangan dengan ajaran agama, maka kebijakan tersebut tidak dapat dibenarkan dan tidak perlu dipatuhi oleh masyarakat.

“Karena itu, MUI siap untuk memberikan masukan-masukan agar keinginan kita untuk mensejahterakan masyarakat itu dapat tercapai tanpa hiruk-pikuk yang kemudian bisa tidak terprediksi,” pungkasnya.***

 Baca Juga: Hasan Nasbi Tak Jadi Mundur, Pengamat: Adakah Pembaruan dalam Komunikasi Politik Istana?