Bisnisbandung.com - Wacana pemakzulan Gibran Rakabuming Raka yang muncul dari suara beberapa purnawirawan TNI terus bergulir dan menjadi perbincangan hangat di kalangan publik.
Di tengah dinamika politik Indonesia pengamat politik Rocky Gerung berpendapat bahwa meskipun secara hukum pemakzulan Gibran bisa dilakukan secara politis.
Hal tersebut tetap mungkin terjadi seiring dengan pergeseran konstelasi politik yang tidak dapat diprediksi.
Baca Juga: Goenawan Mohamad Dukung Pendidikan Wapres Gibran Diusut, Ijazah Jokowi Tidak Perlu Lagi
Menurut Rocky Gerung isu pemakzulan Gibran tidak hanya menjadi sorotan karena alasan legal tetapi juga karena adanya pertanyaan mengenai moralitas seorang pemimpin.
Isu ijazah yang tak kunjung jelas menjadi sorotan utama yang memunculkan perdebatan tentang integritas, bukan hanya mengenai apakah hal itu sah secara konstitusional.
Ia menilai bahwa tuntutan pemakzulan ini sebagian besar bersifat "panggilan moral" masyarakat yang merasa terganggu dengan kesan ketidakjujuran di tingkat pemerintahan.
"Apapun itu akan dilabrak oleh panggilan moral. Mungkin kalah secara legal sehingga tidak boleh diproses. Tetapi sejarah sudah mencatat bahwa ada presiden yang dipersoalkan oleh warga negara selama dua tahun dan dia menunda menjawab itu," ungkap Rocky dalam youtubenya.
Baca Juga: “Barak Militer Bukan Tempat Cuci Piring Kotor” Dandhy Laksono Sindir Dedi Mulyadi
Salah satu poin yang ditekankan oleh Rocky Gerung adalah betapa politik Indonesia saat ini sangat cair.
Meskipun perhitungan politik saat ini menguntungkan Gibran yang mendapat dukungan besar dari pemerintahan, ia menegaskan bahwa dinamika politik bisa berubah dengan cepat.
Bahkan meski banyak pihak yang mengatakan bahwa pemakzulan Gibran tidak mungkin terjadi, hal itu bisa saja berubah seiring pergeseran kekuatan politik di parlemen.
"Politik itu sangat cair. Setiap detik bisa berubah," ujar Rocky.
Mengacu pada kemungkinan pergeseran dukungan politik yang dapat mengarah pada pemakzulan Gibran di masa depan.
Baca Juga: “Sungguh Memalukan” Pengamat Ungkap Sorotan Dunia Soal Premanisme di Indonesia
Artikel Terkait
Dikritik, Program Pendidikan Barak Militer Dedi Mulyadi Justru Dapat Dukungan Menteri HAM
Petani NTT Dapat Bantuan! Gibran Serahkan Alat Pertanian demi Swasembada Pangan
Puji Jokowi Tapi Pangkas Warisannya, Pengamat: Prabowo Bingungkan Publik
Bukan Cuma Pelajar, Warga Nakal & 'Orang Gemulai' Masuk Radar Barak Militer Dedi Mulyadi
“Saya Bukan Presiden Boneka”, Pengamat: Pernyataan Prabowo yang Picu Perdebatan
Hukuman Polisi Dinilai Lemah, Dedi Mulyadi Perlu Pendidikan Militer!