Selain menyoroti keberadaan tenaga ahli Dedi Mulyadi juga mengkritik sistem pendidikan dan pelatihan ASN yang dinilainya kurang efektif.
Ia berpendapat bahwa ASN sebaiknya lebih difokuskan pada pelatihan berbasis keterampilan dibandingkan sekadar mengikuti pendidikan formal tanpa peningkatan kemampuan teknis.
"Lebih baik kita buat kursus keterampilan teknis untuk ASN daripada terus-terusan pendidikan tanpa ada hasil konkret. Kalau semua ASN kita punya keahlian spesifik kita tidak perlu lagi membayar tenaga ahli dari luar!" cetusnya.
Menurutnya banyak ASN yang memiliki gelar akademik tinggi seperti S1, S2, bahkan S3 tetapi dalam praktiknya justru tidak memiliki keterampilan teknis yang mumpuni.
Baca Juga: Tebang Pilih Kartu Merah? Satria Naufal: Lebih Baik Hajar Habis, Adili, Penjarakan!
Oleh karena itu ia menilai penting untuk memberikan pelatihan berbasis kebutuhan bukan sekadar pendidikan formal yang berulang-ulang.
Lebih lanjut Dedi Mulyadi menegaskan bahwa penggunaan anggaran negara harus diprioritaskan untuk kepentingan masyarakat bukan justru habis untuk menggaji pegawai tanpa produktivitas yang jelas.
"Kita ini sering bertanya kenapa Indonesia tidak bisa maju seperti Singapura atau China? Salah satu masalahnya ya ini, uang negara lebih banyak habis untuk menggaji pegawai dibanding membangun infrastruktur dan layanan untuk masyarakat," tuturnya.
Baca Juga: Kebijakan Serampangan! Fidela Marwa: Rakyat Ketakutan Akibat Tata Kelola Pemerintah Buruk
Ia menekankan bahwa pemerintah harus berani melakukan reformasi dalam sistem kepegawaian agar lebih efisien dan efektif.
Jika tidak maka anggaran akan terus terkuras untuk hal-hal yang sebenarnya bisa dioptimalkan dari sumber daya yang sudah ada.
Dedi Mulyadi menegaskan bahwa momentum perubahan ini harus dimanfaatkan untuk merampingkan birokrasi dan memastikan setiap pegawai memiliki kontribusi nyata bagi pemerintahan.
"Kalau sekarang kita tidak berubah, kapan lagi? ASN harus produktif, tenaga ahli harus benar-benar ahli, dan anggaran harus benar-benar untuk rakyat!" pungkasnya.
Dengan pernyataan ini Dedi Mulyadi menegaskan bahwa reformasi birokrasi di Jawa Barat akan terus dilakukan termasuk mengevaluasi keberadaan tenaga ahli yang selama ini membebani anggaran daerah.***