Bisnisbandung.com - Gubernur Jawa Barat Terpilih Dedi Mulyadi kembali angkat bicara soal pengelolaan anggaran Pemprov Jawa Barat (Jabar).
Dalam youtubenya Dedi Mulyadi mengungkapkan keluhan sejumlah pejabat Pemprov terkait ketimpangan anggaran yang dianggap tidak memadai untuk kebutuhan prioritas.
Sementara alokasi dana hibah justru pernah mencapai angka fantastis Rp 3,5 triliun.
“Kita ini sering mendengar dari para pejabat Pemprov mereka mengeluh soal minimnya anggaran untuk sektor penting seperti pendidikan, infrastruktur, dan kesehatan. Tetapi di sisi lain dana hibah bisa sampai Rp 3,5 triliun. Ini kan jadi tanda tanya besar,” ujar Dedi Mulyadi.
Dedi Mulyadi menyoroti bahwa ketimpangan ini dapat memengaruhi kualitas pelayanan publik.
Menurutnya anggaran seharusnya dialokasikan secara proporsional dan berdasarkan kebutuhan masyarakat.
Ia menyebutkan program-program strategis yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat malah sering kekurangan dana.
"Ini bukan soal nominal saja tapi soal prioritas. Kalau anggaran strategis seperti pendidikan dan infrastruktur terpangkas bagaimana kita bisa mencapai target pembangunan yang merata?" tambahnya.
Baca Juga: Sobary Geram dengan Para Penjilat Jokowi: Membabi Buta Membela
Lebih lanjut Dedi Mulyadi mengungkapkan kekhawatirannya terkait besarnya alokasi dana hibah yang rawan penyimpangan.
Ia menilai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana hibah perlu menjadi perhatian serius.
“Dana hibah itu memang penting untuk organisasi atau komunitas tertentu tapi kalau jumlahnya sampai triliunan itu harus diawasi ketat. Jangan sampai ada kepentingan tertentu di baliknya,” tegas Dedi Mulyadi.
Dedi Mulyadi mengusulkan adanya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan anggaran di Jawa Barat.
Baca Juga: Santer Kabar Jokowi Touring Start, Rocky Gerung: Terlihat Sedang Membutuhkan Sensasi