Dedi Mulyadi Respons Interupsi Dewan Soal Tambang, Tidak akan Kompromi dengan Kerusakan Lingkungan

bisnisbandung.com - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan komitmennya untuk tidak berkompromi terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi di kawasan tambang Parung Panjang, Kabupaten Bogor.

Pernyataan tersebut disampaikan sebagai tanggapan atas interupsi anggota DPRD Jawa Barat terkait dampak sosial akibat penutupan 26 perusahaan tambang di wilayah tersebut.

Menurut Dedi, penutupan sementara tambang merupakan langkah tegas yang diambil setelah bertahun-tahun kawasan tersebut mengalami kerusakan parah.

Baca Juga: Was-Was Narkoba dari Vape, Pemerintah Ungkap RUU Narkotika Segera Disusun

“Persoalan Parung Panjang itu adalah persoalan yang panjang. Sudah berpuluh-puluh tahun sebuah areal itu mengalami kehancuran luar biasa. Kemudian jumlah yang meninggal sudah lebih dari 100 orang,” tegasnya dilansir dari youtube Merdekadotcom.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat mencatat berbagai dampak serius, mulai dari meningkatnya angka kecelakaan, kasus infeksi saluran pernapasan (ISPA), hingga kematian warga akibat aktivitas tambang yang tidak terkendali.

Pemprov Jabar telah melakukan audit menyeluruh terhadap perusahaan tambang dengan melibatkan akademisi untuk memastikan keputusan yang diambil berbasis data ilmiah, bukan pertimbangan politik.

Audit tersebut mencakup lima aspek utama, yaitu kerusakan lingkungan, perlindungan tenaga kerja, reklamasi lahan, pengelolaan transportasi tambang, serta temuan pungutan ilegal yang tidak memiliki dasar hukum.

Baca Juga: Percakapan tentang Setetes Kehidupan

Dedi menegaskan bahwa keputusan pemerintah akan mengikuti rekomendasi hasil audit tersebut. Sambil menunggu hasil final, pemerintah juga menyiapkan langkah-langkah untuk membantu ribuan warga yang kehilangan penghasilan akibat penutupan tambang.

Berdasarkan data yang diterima, terdapat lebih dari 9.000 kepala keluarga yang terdampak langsung.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menyiapkan bantuan sosial sebesar Rp3 juta per bulan selama dua hingga tiga bulan, menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang telah disetujui Kementerian Dalam Negeri.

Bantuan akan disalurkan langsung ke rekening penerima mulai minggu depan hingga awal tahun 2026.

Baca Juga: Bitcoin Mulai Pulih, Bessent Konfirmasikan Penandatanganan Perjanjian Dagang AS–Tiongkok Minggu Depan