Dedi Mulyadi Sentil Keras! Anggaran APBD Jangan Jadi Saku Pribadi, Harus Berbasis Ketauhidan

Bisnisbandung.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali mengeluarkan pernyataan tegas terkait tata kelola pemerintahan.

Dalam kunjungannya ke Kabupaten Tasikmalaya, Dedi Mulyadi menyoroti pentingnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berlandaskan nilai ketauhidan bukan semata demi kepentingan pribadi atau kelompok.

Dedi Mulyadi menyampaikan bahwa APBD bukan sekadar urusan anggaran fisik.

Baca Juga: Rocky Gerung Nilai Pemerintah Gagal Yakinkan Pasar Global, Krisis Kepercayaan Jadi Hambatan 

“Penyusunan APBD itu harus punya basis. Basisnya ketauhidan. Kalau niatnya untuk rakyat itu baru benar. Tapi kalau bicara ‘Allahu Akbar’ tapi hibah masuk ke saku pribadi itu bukan ketauhidan,” ujar Dedi Mulyadi dalam youtubenya.

Jalan, irigasi, dan gedung sekolah menurutnya mudah dibangun asal ada dana.

Yang lebih sulit adalah membangun manusia dan nilai-nilai moral yang mengakar dalam peradaban.

“Jalan bisa dibangun dalam dua tahun kalau ada duitnya. Yang sulit itu membangun manusia yang mengisi jalan itu. Apa gunanya jalan kalau dipakai balapan? Apa gunanya sekolah bagus kalau output-nya geng motor dan klub mabuk-mabukan?” sindir Dedi Mulyadi.

Baca Juga: Pekerja Informal Kota Kian Rentan, Fenomena Setengah Pengangguran Marak Terjadi

Ia juga menegaskan bahwa pembangunan harus memiliki arah yang jelas dan mengusung semangat keagungan Tuhan.

Menurutnya pembangunan tidak boleh berhenti pada fisik semata tapi harus membawa nilai spiritual dan sosial yang kuat.

Selain itu Dedi Mulyadi menyinggung tentang identitas lokal dan pentingnya karakter daerah.

Ia mengajak kepala daerah untuk kembali mengembangkan potensi lokal tanpa harus mengorbankan jati diri daerah.

“Setiap daerah harus punya identitas. Tasik itu kaya punya bandara, punya akses kereta, tinggal kita kelola. Nggak usah sibuk ngirim siswa study tour ke luar daerah kalau desa sendiri belum diberdayakan,” tuturnya.

Baca Juga: Hotman Paris Sebut Pembekuan Rekening PPATK Langgar Hak Asasi Manusia