Ikrar Nusa Bhakti: Kasus Hukum di Indonesia Dikendalikan Politik Bukan Keadilan

Bisnisbandung.com - Pengamat politik senior Ikrar Nusa Bhakti melontarkan kritik keras terhadap praktik hukum di Indonesia.

Ikrar menilai sistem hukum saat ini tak mampu menghadirkan keadilan sejati terutama ketika berhadapan dengan kepentingan politik kekuasaan.

Dalam pernyataannya di kanal YouTube miliknya, Ikrar menyoroti beberapa kasus hukum yang dianggap janggal.

Baca Juga: Polemik ‘Baju Biru’ dan Aliran Dana Isu Politik, Silvester: Pak Jokowi Tidak Ada Kepentingan

Salah satunya adalah perkara yang menjerat mantan Menteri Perdagangan, Tom Lembong.

"Tom Lembong hanya mengimpor gula. Itu pun dengan jumlah yang jauh lebih kecil dibanding menteri perdagangan setelahnya. Tapi kenapa hanya dia yang dijerat?" kata Ikrar.

Menurutnya Tom Lembong tak pernah meraup keuntungan pribadi dari kebijakan tersebut.

Namun ia kini menghadapi tuntutan 4,5 tahun penjara dan denda Rp 750 juta.

"Karena dia jadi penasihat Anies Baswedan saat Pilpres 2024, dia jadi target hukum? Ini logika yang tak masuk akal," tegasnya.

Baca Juga: Tersangka Kasus Chromebook Diduga di Afrika, MAKI Curiga Ada Pihak yang Membantu

Tak hanya itu Ikrar juga menyoroti vonis terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam kasus Harun Masiku.

Ia mempertanyakan logika hukum yang dipakai.

"Hasto divonis 3,5 tahun karena dianggap membantu Harun Masiku. Tapi bukti konkret tidak ada. Bahkan tidak terbukti dia menyuap KPU," ujar Ikrar.

Menurutnya Hasto dihukum karena sudah tak sejalan dengan mantan Presiden Joko Widodo.

Baca Juga: Adi Prayitno Sebut Isu Ijazah Jokowi Bergeser Jadi Alat Perang Politik