Polemik ‘Baju Biru’ dan Aliran Dana Isu Politik, Silvester: Pak Jokowi Tidak Ada Kepentingan

bisnisbandung.com - Ketua Umum Solidaritas Merah Putih (Solmet), Silfester Matutina, menanggapi isu yang menyebut adanya aktor politik di balik maraknya tuduhan terhadap mantan Presiden Joko Widodo, termasuk polemik terkait dugaan ijazah palsu.

Silfester memandang bahwa publik perlu memahami konteks lebih luas dari sekadar satu isu. Sebab, dalam beberapa bulan terakhir, telah muncul beragam narasi seperti “Indonesia gelap”, “matahari kembar”, hingga wacana kudeta terhadap pemerintahan yang sah.

Ia menilai, isu-isu tersebut mengarah pada upaya sistematis untuk melemahkan stabilitas politik nasional.

Baca Juga: Dari Perpecahan Menuju Persatuan: KADIN Kota Bandung Bangun Ulang Semangat Bersama

Menurutnya, sebagian isu bahkan sudah dikaitkan dengan aliran dana dan proses hukum yang sedang berjalan.

Ia menyebut bahwa beberapa dugaan tersebut telah ditindaklanjuti aparat penegak hukum dan menghasilkan status tersangka pada sejumlah individu yang kini sedang menjalani proses di Kejaksaan Agung.

“Dan, Apa yang saya bicarakan sih sama persis yang dikatakan Pak Prabowo ya. Jadi Pak Prabowo juga mengatakan terakhir, ya kan, bahwa isu Indonesia gelap itu dibiayai, gitu loh,” ujarnya dilansir dari youtube Kompas TV.

“Dan memang itu fix, karena apa? Sudah ada aliran dana dan sudah ada tersangka yang sudah ditahan di Kejaksaan Agung, ya kan,” terusnya.

Baca Juga: Gubernur Dedi Mulyadi Minta Kepala Daerah Jawa Barat Jangan Asal Izinkan Study Tour, Ini Sebabnya!

Dalam pandangannya, Silfester mengajak publik untuk tidak terjebak pada simbolisasi sempit seperti diksi “baju biru”, yang dianggap terlalu spekulatif.

Ia menyatakan bahwa warna atau simbol semacam itu tidak relevan jika tidak disertai bukti hukum yang jelas.

Sebaliknya, ia menekankan pentingnya fokus pada proses hukum yang sedang berlangsung, tanpa mengarahkan tuduhan secara serampangan.

Sebagai relawan yang mendukung Jokowi sejak awal, Silfester menilai bahwa mantan kepala negara tersebut tidak memiliki kepentingan politik pribadi pasca purna tugas.

Baca Juga: Kompolnas Nilai Rekam Jejak Digital Ungkap Kronologi, Hilangnya HP Bukan Halangan