Aset BUMD Jawa Barat Terancam Kembali ke Pemprov?Dedi Mulyadi Minta Audit Investigatif

Bisnisbandung.com - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyuarakan keprihatinan mendalam atas kondisi pengelolaan aset dan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di wilayahnya.

Dalam forum bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Dedi menyampaikan bahwa sebagian besar aset yang telah dialihkan ke BUMD justru tidak menunjukkan manfaat signifikan bagi publik, bahkan rentan terhadap praktik penyalahgunaan.

“Maka, pada saat ini Pemerintah Provinsi sedang konsen untuk mengembalikan kembali aset daerah. Dan catatan yang paling utama adalah aset daerah yang sudah berubah menjadi aset BUMD,” ungkapnya dilansir dari youtube Kompas.com.

Baca Juga: BBM Langka, Gibran Turun Tangan Cek SPBU Bengkulu Malam Hari

“Ini agak berbahaya. Ketika berubah jadi BUMD, oleh BUMD di-BOT-kan, kemudian oleh pemegang BOT-nya dipihakketigakan lagi,” terusnya.

Menurutnya, banyak aset milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dikelola oleh BUMD justru berpindah tangan secara bertahap melalui skema build-operate-transfer (BOT).

Dalam prosesnya, aset tersebut bisa dipindahtangankan lebih dari dua kali, membuat fungsi publik dari aset menjadi kabur dan tidak lagi memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Baca Juga: Sikap Defensif Budi Arie Picu Ketegangan dengan PDIP, Ini Kata Pengamat

Kasus yang menjadi sorotan khusus adalah aset di kawasan Palaguna, Bandung, yang menunjukkan pola pengelolaan semacam ini.

Hal ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan aset daerah oleh BUMD.

Melihat kompleksitas dan potensi penyimpangan yang terjadi, Dedi Mulyadi mengusulkan dilakukannya audit investigatif menyeluruh terhadap seluruh BUMD di Jawa Barat.

Ia menilai bahwa langkah ini penting untuk menentukan apakah BUMD yang ada masih layak dipertahankan atau justru sebaiknya dibubarkan demi menghindari kerugian lebih lanjut terhadap keuangan daerah.

Selain persoalan aset, Dedi Mulyadi juga menyoroti pentingnya pergeseran orientasi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Menurutnya, evaluasi terhadap pengeluaran daerah kini harus mengacu pada dampaknya terhadap publik bukan hanya sekadar ketepatan administratif.

Baca Juga: BEM UGM Dikritik Ade Armando, Dari Mosi Tidak Percaya Hingga Tuduhan Politik