Bahaya Dedi Mulyadi? Komentator Politik Ungkap Kemiripan dengan Jokowi

Bisnisbandung.com - Pegiat media dan komentator politik Rudi S Kamri kembali melontarkan kritik tajam, kali ini ditujukan kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Dalam unggahan video terbarunya di kanal YouTube Anak Bangsa TV, Rudi menyampaikan kekhawatiran, apakah Dedi Mulyadi akan mengikuti jejak Jokowi.

"Ini yang kita takutkan. Habis Jokowi terbitlah Dedi Mulyadi," buka Rudi dalam video berdurasi hampir 18 menit itu.

Baca Juga: Pengamat Menilai Jokowi Lebih Pantas Pimpin PSI Dibanding Kaesang

Ia mempertanyakan apakah gaya populis Dedi Mulyadi yang 'merakyat' hanyalah strategi pencitraan yang pada akhirnya akan melahirkan dinasti politik baru seperti yang menurutnya terjadi pada Jokowi.

Rudi mengulas perjalanan karier politik Dedi Mulyadi mulai dari Wakil Bupati, dua periode Bupati Purwakarta, anggota DPR RI, hingga kini menjabat Gubernur Jawa Barat.

Ia juga menyoroti ciri Dedi Mulyadi yang selalu tampil dengan ikat kepala (totopong) Sunda dan lebih banyak bekerja di lapangan ketimbang di kantor.

Namun di balik penampilan merakyat itu Rudi menilai banyak kegiatan Dedi Mulyadi yang sebenarnya telah disetting oleh tim media sosial yang terus mengikutinya 24 jam.

“Semua kegiatannya terdokumentasi dan langsung diunggah ke media sosial bahkan ada channel dengan 7 juta lebih subscriber,” ujarnya.

Baca Juga: Grup FB Fantasi Sedarah Jadi Masalah Genting,  Neno Warisman Minta Presiden dan Menteri Turun Tangan

Menurut Rudi hal ini mencerminkan strategi yang sama dengan Jokowi ketika masih menjabat Wali Kota Solo maupun Gubernur DKI Jakarta aktif di lapangan dan selalu didampingi tim media untuk membangun citra.

Rudi juga menyinggung berbagai kontroversi yang pernah melekat pada Dedi Mulyadi.

Mulai dari penutupan tempat hiburan di Puncak, pengiriman anak-anak “nakal” ke barak militer, hingga kebijakan bansos yang sempat dikaitkan dengan rencana vasektomi massal.

Bahkan revisi APBD yang dilakukan Dedi Mulyadi tanpa konsultasi ke DPRD disebut Rudi sebagai tindakan sepihak.

Baca Juga: Pemerhati Perempuan dan Anak Ungkap Negara Perlu Kementerian Khusus untuk Urusan Mendidik Anak