Buzzer Heboh, Bikin Konten Pakai Uang Negara? Dedi Mulyadi Bilang Saya Modal Sendiri!

photo author
- Senin, 19 Mei 2025 | 15:20 WIB
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (dok instagram Dedi Mulyadi)
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (dok instagram Dedi Mulyadi)


Bisnisbandung.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali menyampaikan sindiran pedas soal fenomena pencitraan di dunia politik.

Lewat pernyataan terbaru di instagramnya, Dedi Mulyadi menegaskan dirinya tak pernah menggunakan uang negara untuk membangun citra di media sosial.

Berbeda dengan sejumlah pejabat lain yang menurutnya memakai anggaran pemerintah untuk tujuan tersebut.

Baca Juga: Keren! Chelsea Islan Comeback ke Dunia Film, Siap Produksi dan Bintangi Biopik 'Rose Pandanwangi'

"Ada yang menarik dalam suasana kehidupan sosial dan politik saat ini. Yaitu saya dalam setiap waktu ada kekuatan yang terus mem-branding saya bahwa saya melakukan pencitraan," ujar Dedi Mulyadi.

Dedi Mulyadi menyebut framing bahwa dirinya pencitraan dilakukan oleh media dan para buzzer.

Ia pun mempertanyakan sumber dana dari kampanye negatif tersebut.

"Pertanyaannya adalah, buzzer dan media mem-framing saya itu dibayar sama siapa? Pakai uang pribadi atau uang negara?" sindir Dedi Mulyadi.

Dedi Mulyadi mengklaim seluruh aktivitas sosialnya termasuk konten di media sosial murni berasal dari kanal pribadi yang ia kelola tanpa campur tangan APBD maupun dana pemerintah.

Baca Juga: Kisah Nyata 'Penguasa Jaksel' Segera Difilmkan, Muzakki Ramdhan Perankan David Ozora

"Saya sampai hari ini tidak menggunakan uang negara untuk kegiatan sosial kehidupan saya. Saya hanya menggunakan channel yang saya miliki yang memang diminati oleh masyarakat," katanya.

Lebih lanjut Dedi Mulyadi menyoroti banyaknya pejabat yang menggunakan anggaran pemerintah lewat dinas komunikasi dan informasi demi membangun persepsi positif di mata publik.

"Orang lain bisa jadi menggunakan kekuatan media, influencer, buzzer, yang dibiayai oleh uang negara. Ayo kita pakai rasionalitas. Cek saja anggaran di dinas komunikasi informasinya. Di kabupaten/kota, di provinsi," ujar Dedi Mulyadi.

Menurutnya semakin besar anggaran di dinas tersebut semakin besar pula potensi penggunaannya untuk pencitraan pejabat.

Baca Juga: Masuk Tahap Finalisasi Skenario, Hanung Bramantyo Siap Pimpin Descendants of The Sun Versi Film Indonesia

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Alit Suwirya

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

Soal Kasus Resbob, Polisi Telusuri Dua Tersangka Lain

Rabu, 17 Desember 2025 | 20:00 WIB
X