“Uang Tunai Godaannya Banyak” Dedi Mulyadi Ingin Hanya Transaksi Digital di Koperasi Merah Putih

bisnisbandung.com - Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus mendorong penguatan ekonomi kerakyatan melalui pendirian koperasi desa yang bebas dari kepentingan politik dan berlandaskan semangat nasionalisme.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan pentingnya digitalisasi dalam pengelolaan keuangan koperasi guna menciptakan sistem yang bersih dan transparan.

Menurut Dedi Mulyadi, koperasi desa yang digagas bersama para kepala desa dan kelurahan tidak membawa identitas politik tertentu, melainkan berfokus pada kepentingan negara dan kesejahteraan rakyat.

Baca Juga: Anies Baswedan dan Aksi Bersama, Pengamat Politik: Upaya Bertahan di Panggung Politik Nasional

“Koperasinya tidak ada birunya, tidak ada merahnya, tidak ada hijaunya. Koperasinya merah putih. Artinya, kepentingannya negara,” ujarnya dilansir Bisnis Bandung dari youtube Humas Jabar, Sabtu (17/5).

Koperasi ini disebut sebagai "koperasi merah putih" yang akan menjadi pusat kegiatan ekonomi desa, mulai dari distribusi hasil pertanian, kebutuhan pangan, hingga layanan kesehatan dan sandang.

Lebih lanjut, Dedi menyoroti pentingnya integritas dalam pengelolaan koperasi. Ia menekankan bahwa keberhasilan koperasi bukan ditentukan dari proses pendiriannya, melainkan dari kejujuran pengurus dan ketuanya.

Baca Juga: Fenomena Matahari Kembar, Kenapa Matahari Lama Gak Tahu Diri ? Opini Rudi S Kamri Soal Politik Indonesia Saat Ini

 Untuk itu, Dedi juga mengusulkan agar seluruh transaksi di koperasi dilakukan secara digital, bukan tunai.

“Saya sarankan, boleh gubernur usul, agar seluruh transaksi di koperasi itu tidak ada transaksi tunai. Semuanya transaksi digital,” ucapnya.

“Karena saya sampaikan ke Pak Mendes: mudah-mudahan nanti Bapak selaras. Termasuk dana desa rencana Gubernur Jawa Barat akan mengusulkan agar seluruh pengelolaan keuangannya e-budgeting, tidak ada lagi uang tunai. Karena uang tunai itu godaannya banyak,” tegasnya.

Langkah ini diambil untuk menghindari penyalahgunaan dana yang sering kali terjadi karena lemahnya sistem pengawasan terhadap uang tunai.

 Dengan digitalisasi, pengelolaan keuangan koperasi dan dana desa akan lebih mudah dikontrol dan diaudit, sekaligus meminimalisir potensi godaan penyalahgunaan dana.

Baca Juga: Adi Prayitno Bongkar Peluang Jokowi Jadi Ketua Umum PSI, Realistis atau Mimpi?