Dedi Mulyadi Bongkar Kegelisahannya di DPR, BUMD Diisi Tim Sukses hingga PPH 21 Jadi Sorotan

Bisnisbandung.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi blak-blakan soal kegelisahannya dalam forum bersama DPR.

Dalam forum tersebut Dedi Mulyadi menyampaikan berbagai permasalahan mendasar yang dihadapi daerah.

Mulai dari rekrutmen pegawai, penurunan alokasi dana pembangunan, hingga birokrasi BUMD yang dianggap tidak profesional karena diisi oleh tim sukses.

Baca Juga: Siap Kaget? Film-Film Ini Tunjukkan Kekuatan Perempuan dengan Cara yang Gak Kamu Duga

Dikutip dari youtube TVR PARLEMEN, Dedi Mulyadi menjelaskan "Daerah hari ini mengalami penurunan dana alokasi. Bahkan banyak yang tidak lagi bisa memenuhi kebutuhan dasar pembangunan karena habis untuk belanja pegawai." 

Dedi Mulyadi menyebut bahwa pengangkatan tenaga PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) yang tidak selektif telah membebani keuangan daerah.

Ia mencontohkan rekrutmen yang dianggap tidak relevan seperti sopir truk sampah, tukang sapu, dan tukang taman yang tetap melalui mekanisme seleksi ASN digital.

"Menurut saya nggak semua pekerjaan harus seleksi digital. Nanti ujung-ujungnya daerah juga yang nombok karena tetap perlu pekerja lewat outsourcing," katanya.

Baca Juga: “Lapangan Kerja Masih Banyak”  Wamenaker Kritik Budaya Malas dan Narasi Menyesatkan

Dedi Mulyadi tak berhenti di situ. Ia juga menyoroti persoalan BUMD di daerah yang dinilainya sarat kepentingan politik.

"BUMD itu problemnya satu: diisi oleh tim sukses. Profesionalisme dikesampingkan," tegasnya.

Ia mengatakan saat ini pihaknya sedang melakukan audit investigatif terhadap BUMD di Jawa Barat. Nantinya, akan ada dua opsi: lanjut atau ditutup.

Sementara itu Dedi Mulyadi juga mengkritik beban yang ditanggung pemda akibat kewenangan Kementerian Agama yang luas tetapi tidak dibarengi alokasi anggaran.

"Kementerian Agama ngurusin madrasah, pesantren, masjid, tapi dananya minim. Akhirnya yang disalahkan kepala daerah kalau ada isu keagamaan," katanya.

Baca Juga: Insentif Dinilai Belum Cukup Lindungi Industri, Barang Ilegal Masih Membanjiri Pasar Nasional