Insentif Dinilai Belum Cukup Lindungi Industri, Barang Ilegal Masih Membanjiri Pasar Nasional

Bisnisbandung.com - Rencana pemerintah untuk menggantikan kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dengan berbagai bentuk insentif dinilai belum cukup untuk menjamin kelangsungan industri dalam negeri.

Mantan Menteri Perindustrian, Saleh Husin, menekankan bahwa perlindungan terhadap industri lokal tetap menjadi hal krusial, terlepas dari bentuk kebijakan yang diambil.

Meskipun insentif seperti tax holiday, tax allowance, dan kemudahan pengadaan lahan atau bahan baku telah diterapkan dalam beberapa tahun terakhir.

Baca Juga: Sampah Menggunung di Pasar Gedebage! Farhan: Duit Dipungut Sampah Nggak Diangkut, Dedi Mulyadi Turun Tangan!

“Tentu yang paling utama adalah, pesan saya, yang paling utama adalah menjaga agar jangan sampai masuknya barang-barang secara ilegal, yang akhirnya justru mematikan industri kita di tanah air,” ujaranya dilanisr Bisnis Bandung dari youtube CNBC Indonesia, Selasa (29/4).

Tantangan utama yang masih dihadapi industri dalam negeri adalah masuknya barang-barang impor ilegal yang membanjiri pasar nasional.

 Produk-produk ini dinilai mampu menekan harga produk lokal, memicu persaingan tidak sehat, dan memperbesar potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor industri padat karya.

Baca Juga: Dedi Mulyadi Debat Dengan Aura Cinta, Sosiolog UI Sebut Gaya Komunikasi Egaliter dan Membuka Dialog

Menurut pandangan Saleh, tujuan utama dari kebijakan pemerintah, baik dalam bentuk insentif maupun pelonggaran aturan TKDN, seharusnya tetap fokus pada peningkatan daya saing industri nasional.

Ini meliputi kualitas produk, efisiensi biaya produksi, dan dukungan pembiayaan yang memadai dari sektor perbankan nasional.

 Ia menyoroti bahwa masih banyak sektor industri, seperti nikel, yang pendanaannya lebih banyak bergantung pada pembiayaan luar negeri karena rendahnya dukungan dari bank domestik.

Situasi ini menunjukkan perlunya kebijakan industri yang seimbang antara menarik investasi asing dan menjaga kepentingan industri nasional.

Jika barang-barang ilegal terus masuk tanpa pengawasan yang ketat, maka insentif saja tidak akan cukup untuk menghidupkan industri dan menjaga daya saing produk dalam negeri di pasar global.***

Baca Juga: Dunia Di Ambang Perang, Prabowo Harus Reshuffle Kabinet! Pengamat: Gibran Dinilai Tak Siap