"Ini keniscayaan. Komunikasi politik tidak lagi bisa hanya dilakukan dalam forum-forum formal tetapi juga melalui media sosial yang lebih interaktif," ujarnya.
Terkait substansi larangan wisuda, Rissalwan melihat adanya perbedaan perspektif.
Dari sisi pemerintah wisuda di jenjang dasar dan menengah dinilai memboroskan biaya.
Sementara dari sisi siswa dan keluarga prosesi wisuda sudah menjadi bagian dari tradisi dan kenangan.
"Jalan tengahnya adalah tetap mengadakan wisuda dengan biaya minimal atau dikelola langsung oleh pemerintah daerah. Sehingga bisa lebih merata dan tidak membebani," usulnya.
Secara keseluruhan Rissalwan mengapresiasi model komunikasi Dedi Mulyadi yang dinilai membangun demokrasi yang lebih nyata jauh dari kesan feodal.
"Beliau tetap membuka ruang komentar, menerima masukan dari publik. Ini penting untuk menjaga dinamika demokrasi," tutupnya.***
Artikel Terkait
Viral! Gadis Remaja Pertanyakan Komitmen Dedi Mulyadi, Katanya Untuk Rakyat Tapi Rakyat Dikurbankan!
Aura Minta Keadilan, Dedi Mulyadi: Kalau Nggak Perlu Jangan Dipaksa
Isu Panas 'Matahari Kembar', Ganjar Ingatkan Prabowo Ambil Alih Komando
Ditanya Ijazah? Panda Nababan: Supirku Aja yang Ambil! Kenapa Jadi Ribut?
Aktivis: Tuduhan Ijazah Jokowi Tanpa Bukti Bisa Seret ke Penjara, Roy!
Surya Paloh Kritik Elite Mabuk Kekuasaan, Masa Depan Bangsa di Tangan Anak Muda