"Guru tidak boleh dibebani dengan hal-hal administratif yang justru mengurangi fokus mereka dalam mengajar. Mereka harus kembali ke tugas utamanya yakni mendidik anak-anak kita dengan baik," katanya.
Tak hanya itu ia juga menyoroti guru yang terlalu aktif di media sosial saat berada di sekolah terutama yang membuat konten tidak berkaitan dengan pendidikan.
"Guru tidak boleh berjoget di dalam kelas untuk media sosial. Itu tidak penting dan hanya mengganggu proses belajar-mengajar," ucapnya.
Sebagai solusi Dedi Mulyadi menegaskan bahwa semua kebutuhan sekolah yang berkaitan dengan kegiatan siswa harus didanai oleh anggaran dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
"Kami akan mengalokasikan dana agar kegiatan ekstra kurikuler dan kebutuhan lainnya bisa ditanggung pemerintah. Jangan sampai sekolah mencari-cari alasan untuk meminta pungutan ke siswa," jelasnya.
Dedi Mulyadi berharap kebijakan ini dapat menciptakan suasana belajar yang lebih kondusif, adil, dan tidak memberatkan siswa maupun orang tua.***
Artikel Terkait
Kabinet Prabowo Retak? Rocky Gerung: Golkar Pasang Badan untuk Bahlil, Gerindra Tak Tinggal Diam
Pembangunan IKN Dikritik Amien Rais, Masih Ada Harapan atau Tidak?
Pak PIP Kami Dipotong Rp 250 Ribu! Curhatan Siswa ke Dedi Mulyadi
Heboh Kaesang Pakai Kaos "Adili Jokowi", Hersubeno: Emang Berani?
Tanah Rakyat Bukan untuk Oligarki, Said Didu: Geram, Segera Kembalikan!
Ambisi Jokowi Bangun IKN, Deddy Sitorus: Jangan Sampai ASN Jadi Korban!