2. Kemiskinan dan Pengangguran
Tingkat kemiskinan di Kabupaten Tasikmalaya masih tinggi, mencapai 10% dari total penduduk atau sekitar 186.600 jiwa. Tingkat pengangguran terbuka berada
di angka 3,74%. Ini menjadi pekerjaan rumah besar yang menuntut pendekatan lintas sektor, mulai dari penciptaan lapangan kerja berbasis potensi lokal, pengembangan UMKM, hingga optimalisasi program perlindungan sosial.
3. Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Selama satu dekade terakhir, IPM Kabupaten Tasikmalaya konsisten berada di tiga terbawah di Jawa Barat. Pada 2023, IPM daerah ini tercatat sebesar 69,83, jauh di bawah rata-rata provinsi yang mencapai 73,12.
IPM mencerminkan kualitas hidup masyarakat dari aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Ini adalah indikator pembangunan yang harus digenjot melalui kebijakan yang terintegrasi.
4. Infrastruktur Jalan dan Transportasi
Dari total 1.303,2 km jalan yang menjadi kewenangan kabupaten, sebagian besar dalam kondisi rusak.
Buruknya infrastruktur ini menghambat arus barang, jasa, dan mobilitas masyarakat, terutama di wilayah pedesaan dan selatan Tasikmalaya. Pemimpin mendatang harus menjadikan rehabilitasi dan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas utama.
5. Keterbatasan Fasilitas Kesehatan
Dengan jumlah penduduk hampir 2 juta jiwa, Kabupaten Tasikmalaya baru memiliki satu rumah sakit daerah yang memadai, yaitu SMC di Singaparna. Akses layanan kesehatan di daerah pelosok sangat terbatas, terutama di wilayah selatan.
Pembangunan fasilitas kesehatan, penambahan tenaga medis, dan layanan berbasis teknologi menjadi hal mendesak.
6. Persampahan dan Lingkungan Hidup
Kabupaten Tasikmalaya menghasilkan sekitar 900 ton sampah per hari, namun hanya 13% yang berhasil ditangani secara optimal. Infrastruktur pengelolaan sampah sangat terbatas dan partisipasi masyarakat masih rendah.
TPS liar menjamur dan mencemari lingkungan. Pemimpin baru perlu mengintegrasikan kebijakan persampahan dengan pendekatan berbasis masyarakat dan teknologi pengelolaan modern.
Baca Juga: Tarif Impor Trump Jadi Ancaman? Luhut: Kita Justru Punya Banyak Peluang!
7. Krisis Air Bersih
Setiap musim kemarau, sejumlah kecamatan mengalami krisis air bersih, seperti Sukaraja, Cipatujah, Cikalong, dan lainnya. Infrastruktur distribusi air masih minim, sementara kualitas air juga menurun akibat pencemaran.
Dampaknya sangat terasa pada rumah tangga dan pertanian. Pemerintah perlu berinvestasi dalam infrastruktur air dan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan.
8. Rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Tingkat kemandirian fiskal Kabupaten Tasikmalaya masih rendah, dengan ketergantungan tinggi pada transfer pusat dan provinsi.
Meski PAD menunjukkan tren peningkatan, namun masih belum cukup untuk menopang kebutuhan pembangunan. Optimalisasi potensi lokal dan efisiensi pemungutan pajak daerah perlu menjadi fokus utama.
9. Reformasi Birokrasi dan Pemberantasan Korupsi
Reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi adalah fondasi utama dari semua agenda pembangunan. Pemerintahan yang bersih dan profesional akan menghadirkan pelayanan publik yang efektif dan efisien.