Bisnis Bandung - Politisi PDIP Masinton Pasaribu mengungkapkan dugaan adanya korelasi antara perusahaan sawit dan wacana penundaan Pemilu 2024.
Diduga ada penggalangan dana untuk menunda Pemilu 2024 dari kasus minyak goreng yang menjerat sejumlah korporasi dan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag.
Masinton menyebut, adanya dugaan korelasi dukungan yang tiba-tiba dari petani sawit. Ia mencurigai ada pihak yang sengaja memobilisasi pergerakan ini untuk memuluskan penundaan Pemilu “Dukung 3 periode, siapa yang memobilisasi itu? Petani sawit apa? Petani yang dimobilisasi koorporat,” ungkap Masinton mempertanyakan. Ditegaskan Masinton, masalah tersebut merupakan bahaya besar bagi demokrasi Indonesia.
“Ini bahaya. Kita harus ungkap bahwa ini nggak bener,” ujar kader PDIP ini.
Baca Juga: Reshuffle Luhut Atau Putus Dengan Megawati, Saiful Anam: Kepastian bagi Rakyat
Sementara itu pengamat politik Hendri Satrio mengatakan, Masinton sebagai anggota dewan memiliki fungsi pengawasan terhadap pemerintah, jadi pernyataannya tidak bisa dianggap remeh . “Oleh karenanya agar Presiden segera menindaklanjuti denganh memerintahkan penyidik Kejaksaan Agung untuk mendalaminya,” ujar Hendri.
Jadi , lanjut Hendri , aparat pemerintah nggak bisa diam, yang bicara anggota dewan perwakilan rakyat, tidak maen-maen. Pengawasan yang dilakukan oleh wakil rakyat kepada pemerintah dan Pak Jokowi gak boleh diem,”ujar Hendri Satrio, Senin (25/4/22).
“Ini wakil rakyat yang bicara, kalau pemerintah benar-benar mendengarkan suara rakyat,” ucap Hendri seraya menambahkan agar rakyat Indonesia mendukung Masinton Pasaribu dalam menguak mafia minyak goreng.
Baca Juga: Refly Harun: Jokowi Pilih Copot Luhut Binsar Pandjaitan atau Jaga Hubungan Baik dengan Megawati
“Rakyat harus mendukung Masinton, supaya Masinton dan PDIP menguaknya, supaya clear dan clean,” tambah Hendri.
Makar konstitusi
Sementara pengamat politik Jamiluddin Ritonga menilai Masinton Pasaribu harus mengklarifikasi dengan tegas agar kasus minyak goreng dapat diproses secara jernih.
" Masinton harus secepatnya diklarifikasi. Hanya dengan begitu, kasus tersebut dapat ditangani secara jernih dan objektif, sehingga semua yang terlibat diproses dengan semestinya,” ujar Jamiluddin, Minggu (24/4/22).
Disebutkan Jamiluddin , jika dugaan Masinton benar, penggalangan dana penundaan pemilu dari kasus minyak goreng adalah perbuatan makar konstitusi.
Baca Juga: Refly Harun: Jabatan Luhut Binsar Pandjaitan Tak Mungkin Dicopot
Jamiluddin mengungkapkan hal itu merespon pernyataan anggota Komisi XI DPR RI Masinton Pasaribu yang mengendus adanya dugaan penggalangan dana untuk penundaan pemilihan umum (Pemilu) 2024 dalam kasus minyak goreng.
Jika benar hal itu terjadi, tindakan tersebut juga bernuansa politis. Dikemukakan Jamiludin, terkesan politis karena dugaan penggalangan dana dalam kasus mafia minyak goreng diperuntukkan untuk upaya penundaan pemilu.
"Hal tersebut kalau terbukti sudah dapat disebut perbuatan makar konstitusi. Sebab, mereka melakukan tindakan yang bertentangan dengan UUD 1945,” tegas Jamiluddin Ritonga.***