bisnisbandung.com - Industri perbankan nasional tengah menghadapi tekanan dari penurunan Net Interest Margin (NIM) dan kenaikan Non-Performing Loan (NPL).

Kondisi ini terjadi di tengah ketatnya likuiditas serta meningkatnya biaya dana yang membuat performa sektor perbankan berjalan lebih lambat.

Kebijakan pemerintah melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang menyalurkan Rp200 triliun dari rekening Bank Indonesia ke bank-bank besar Himbara dinilai dapat menjadi katalis positif bagi perekonomian.

Baca Juga: Ekonom Sebut Kesalahan Struktural Ekonomi Indonesia Butuh Perubahan Radikal

Tambahan likuiditas tersebut diharapkan mampu memperluas penyaluran kredit, mendorong peredaran uang di masyarakat, serta memberikan dorongan nyata bagi pasar.

Menurut Direktur Utama Avrist Asset Management, langkah ini merupakan aksi yang dinanti oleh pelaku pasar.

“Jadi ketika ada gelontoran baru liquidity yang dipindahkan dari rekening Bank Indonesia ke perbankan, minimal empat bank besar lah, itu akan menambah daya dorong. Minimal uang akan lebih banyak beredar di masyarakat,” ujarnya dilansir dari youtube CNBC Indonesia.

Baca Juga: Ichsanuddin Noorsy Ungkap Akar Krisis Ekonomi Politik Indonesia, Sejak SBY hingga Jokowi

“Sebenarnya ini langkah yang ditunggu-tunggu, langkah berani yang memang ditunggu oleh market. Kalau market kan melihatnya apa sebetulnya action dari pemerintah sekarang,” imbuhnya.

Dunia usaha menunggu realisasi kebijakan yang bisa terlihat langsung dalam data, seperti pemulihan NIM, perbaikan NPL, hingga pertumbuhan pada sektor ritel, otomotif, maupun pasar modal.

Selain itu, stimulus ekonomi jangka pendek dinilai penting untuk memperkuat daya tahan ekonomi nasional.

Baca Juga: Pasca Gejolak Agustus, Pengamat Politik Soroti Perubahan di Pemerintahan Prabowo

Kebijakan jangka menengah seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) memang berkontribusi pada pertumbuhan berkelanjutan, namun percepatan pemulihan ekonomi saat ini juga membutuhkan langkah nyata yang langsung menyentuh persoalan di lapangan.

Salah satu opsi yang bisa dipertimbangkan pemerintah adalah bantuan likuiditas tunai, seperti yang pernah diterapkan pada era pemerintahan sebelumnya.

Kebijakan ini diyakini dapat mempercepat pemulihan daya beli masyarakat sekaligus menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi di tengah tantangan global.